20 November 2016 HM Prasetyo genap dua tahun menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa. Penunjukkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sejak awal dinilai kontroversial karena banyak menuai protes dari sejumlah kalangan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis terhadap kinerja Kejaksaan dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo selama dua tahun terakhir (November 2014 - November 2016). Evaluasi ini dilakukan dengan dua mata pisau analisa, yaitu kinerja dalam reformasi birokrasi Kejaksaan dan kinerja bidang pemberantasan korupsi. 

POKOK BERITA:

“Istana Dorong Proyek Pembangkit Mangkrak Diusut”

 Tempo, Rabu, 16 November 2016

“Muhammad Santoso Didakwa Terima Suap”

Tempo, Selasa, 15 November 2016

Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Santoso, didakwa menerima suap sebesar Sin$ 28 ribu dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah, pengacara PT Kapuas Tunggal Persada. Suap itu diberikan agar Santoso membantu pengurusan perkara perdata yang menyeret perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimatan Tengah tersebut.

POKOK BERITA:

“PLN Lanjutkan Proyek Mangkrak”

http://koran.tempo.co/konten/2016/11/14/408204/PLN-Lanjutkan-Proyek-Mangkrak

Tempo, Senin, 14 November 2016

Dahlan Iskan, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penetapan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) pada 2003. Pada saat itu, Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU.

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Harta Sanusi Tak Sebanding Penghasilan”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/11/11/Harta-Sanusi-Tak-Sebanding-Penghasilan

Kendati mendapat penolakan dari masyarakat, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Alasannya mulai dari mengikuti konvensi hingga mengumpulkan informasi dalam rangka merevisi undang-undang.

Rezim regulasi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) belum mampu menghadirkan sistem pengawasan dana kampanye yang mumpuni. Secara umum, sistem pengawasan lebih mengarah pada hal yang berbau administratif, dari pembatasan penyumbang dan jumlahnya, kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye, hingga audit dana kampanye.