Revisi UU Komisi Yudisial di Persimpangan Jalan

Berdirinya Komisi Yudisial (KY) pada 2 Agustus 2005 ibarat sebuah tunas muda yang tumbuh di tanah yang gersang. Ditengah maraknya praktek mafia peradilan, dan tidak efektifnya pengawasan internal Mahkamah Agung (MA), maka pengawasan eksternal oleh KY sebagai sistem check and balances pada lembaga yudikatif memberikan harapan besar akan adanya perubahan.

Kejaksaan Segera Periksa Romli Atmasasmita

Zulkarnain Yunus dan Syamsuddin Manan Sinaga juga diperiksa.

Kejaksaan Agung terus melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pekan ini, selain memanggil direktur perusahaan rekanan Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan juga akan memanggil bekas Direktur Jenderal Hukum Umum Romli Atmasasmita.

Dana Kampanye Tak Bisa Diaudit

Komisi Pemilihan Umum dinilai lamban.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Ahmadi Hadibroto menegaskan, audit dana kampanye partai politik tak mungkin dilakukan. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Legislatif tak memberi ruang bagi akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.

Calon Ketua MA; Pilihlah Calon Berusia Muda

Hakim agung diminta mempertimbangkan faktor usia saat memilih Ketua Mahkamah Agung atau MA mendatang. Diharapkan Ketua MA pasca-Bagir Manan bisa memimpin selama 5 tahun atau minimal 4 tahun. Hakim agung senior diminta legawa menyerahkan kepemimpinan MA kepada hakim agung yang lebih muda.

Sepanjang Hari dengan Bagir Manan

Jumat (31/10) adalah hari terakhir Bagir Manan menjabat Ketua Mahkamah Agung. Sepanjang hari itu, Bagir mengagendakan pertemuan dengan wartawan.

KPK Akan Buka Lagi Akses terhadap LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali membuka akses publik terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Berbeda dengan cara yang lama, kali ini publik hanya akan bisa melihat di komputer yang berada di Clearing House, yaitu salah satu divisi di KPK yang akan berfungsi sebagai pusat data.

Perlakuan Sama bagi Aulia Pohan

KPK Janjikan Tak Ada Perlakuan Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memperlakukan sama terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kasus aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. Ini dilakukan untuk menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang sama di muka hukum.

Tersangka Aulia Pohan Mulai Diperiksa

Penahanan dilakukan setelah ada rekomendasi penyidik.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan mulai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia hari ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memeriksa para mantan deputi gubernur yang sudah menjadi tersangka, yakni Maman H. Soemantri, Aslim Tajuddin, dan Bun Bunan Hutapea.

Depkeu Sulit Pantau Laporan BP Migas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar Badan Pelaksana Usaha Hulu (BP Migas) lebih terbuka dalam setiap kinerjanya. Komisi mengharapkan BP Migas membuat sistem pelaporan online terhadap rencana kerjanya.

Koruptor di Sekitar Skandal BI; Siapa Menyusul setelah Aulia Pohan

Beberapa saat setelah pembacaan vonis untuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, KPK mengumumkan empat tersangka baru. Salah satunya menyentuh orang terdekat presiden -besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di satu sisi apresiasi dan dukungan patut diberikan kepada institusi tersebut. Terutama karena lambat laun hukum mulai ditegakkan, bahkan menyentuh lingkar Istana. Meskipun tentu bukan tanpa catatan.

Subscribe to Subscribe to