Diduga Ada Pertimbangan Politik
Meski mendapat sambutan positif atas penetapan status tersangka terhadap Aulia Pohan, Indonesia Corruption Watch atau ICW justru mempertanyakan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka baru belakangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap cermat dalam penanganan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Situbondo, Jatim, senilai Rp 45,75 miliar. Sementara ini, KPK hanya akan melakukan supervisi terhadap kasus yang sudah ditangani Polda Jatim tersebut.
Siap Diambil Alih Paling Lambat Oktober 2009
Rekomendasi Timnas Pengalihan Bisnis TNI rencananya disampaikan pada Presiden SBY hari ini (31/10). Seluruh nilai aset bisnis TNI tercatat Rp 3,4 triliun atau lebih tinggi daripada hasil inventarisasi yang dilakukan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB) sebelumnya, yakni Rp 1,5 triliun.
Setelah Penetapan Aulia Sebagai Tersangka
Proses hukum kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) tak berhenti dengan penetapan empat tersangka baru, termasuk mantan anggota Dewan Gubernur BI Aulia Pohan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji terus memburu sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp 100 miliar tersebut.
Proses verifikasi administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap daftar calon anggota legislatif dari partai politik akan segera berakhir. Sayangnya, di ujung tahapan penting ini, kepentingan publik terkait dengan soal integritas masih belum benar terpuaskan. Integritas keuangan salah satu di antaranya. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan. Buruknya integritas keuangan calon legislator berarti ancaman bagi akuntabilitas keuangan politik, termasuk dana kampanye pemilu. Di kemudian hari, hal ini juga dapat berekor korupsi.
Lima anggota DPR mengakui telah menerima uang, beberapa di antaranya menerima saat kunjungan kerja ke Tanjung Api-api. Sebagian lain anggota Dewan menerima dari Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faisal yang diserahkan oleh anggota DPR, Mardjono. Pemberian uang itu bervariasi Rp 25 juta sampai Rp 35 juta.
Menyusul berakhirnya masa kerja Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung per 31 Oktober, Mahkamah Agung akan dipimpin oleh Harifin A Tumpa. Harifin akan menjalankan tugas pimpinan tersebut hingga terpilihnya Ketua MA baru sebagai pengganti Bagir.
Jaksa Agung menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan jaksa terhadap Ratmadi Saptondo, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo di Provinsi Gorontalo. Sanksi disiplin itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Jaksa Pengacara Negara yakin menang.
Direktur Utama PT Vista Bella Pratama Taufik Surya Darma menggugat Menteri Keuangan dengan nilai Rp 2,225 triliun. Menteri Keuangan dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyembunyikan dan mencairkan deposito PT Timor Putra Nasional di Bank Mandiri sebesar Rp 1,225 triliun pada 28 Agustus 2008.
Tim Kejaksaan Agung bersiteguh, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang ditangani kejaksaan sudah final. Penanganan kasus BLBI tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
