Peran dua tokoh dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diuraikan dalam surat dakwaan Romli Atmasasmita. "Nama mereka ada dalam dakwaan Profesor Romli," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy dalam pesan pendek kemarin.
Indonesia Corruption Watch memperkirakan setiap tahun negara dirugikan sekitar Rp 38,4 triliun pada sektor ekstraktif, yaitu tambang, minyak, dan gas. "Ada indikasi korupsi dalam kekurangan penerimaan berlangsung terus-menerus setiap tahun," kata Kepala Divisi Pusat Data ICW Firdaus Ilyas di wisma PGI kemarin.
EMPAT orang tersangka kasus dugaan korupsi pembobolan kredit Bank BRI senilai Rp226 miliar akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung pekan depan. Hingga saat ini, penyidik masih memeriksa para saksi, untuk memperoleh keterangan sejelas mungkin tentang kasus yang terjadi pada 2006 dan 2007 tersebut.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyesalkan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya melakukan pencegahan terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Departemen Agama (Depag). Organisasi masyarakat sipil antikorupsi itu mendesak KPK lebih intensif melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi di departemen tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelusuri dugaan korupsi di lingkungan Departemen Perindustrian (Deperin).
Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan bukti rekaman telepon dan pesan singkat atau SMS antara terdakwa Agus Sjafiin Pane, staf Bea Cukai Tanjung Priok, dan rekanan terdakwa Hilda Sumandi, ahli Pabean PT Gemilang Ekspprindo.
Jaksa pengacara negara (JPN) berhasil mempertahankan uang negara sebesar Rp1,4 triliun dalam kasus perdata pembangunan Pasar Induk Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak permohonan terdakwa anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal menjadi tahanan rumah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Departemen Pertahanan (Dephan) mewakilkan gugatannya terhadap Tan Kian melalui jasa advokat profesional, bukan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyelewengan proyek pengadaan intelligent character recognition (ICR) terus menggelinding. KPK mulai mengagendakan pemanggilan-pemanggilan terhadap sejumlah pegawai otoritas penyelenggara pemilu tersebut.
