KPK Rekomendasikan Pengawasan Internal

Perencanaan anggaran yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Departemen Keuangan masih rawan korupsi. Itulah penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengundang sejumlah pejabat Bappenas dan Dirjen Anggaran di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin (11/5). Para petinggi yang hadir, antara lain, Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution, Dirjen Anggaran Any Ratnawati, dan beberapa deputi Bappenas.

Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, dua lembaga tersebut diundang karena dianggap masih ada sejumlah persoalan dalam proses penganggaran. "Penelitian kami (KPK) tahun lalu menunjukkan bahwa tahap pengelolaan di Bappenas dan Dirjen Anggaran masih berpotensi tindak pidana korupsi (TPK)," jelasnya.

Celah tersebut, kata Haryono, terdapat di banyak hal. Di antaranya, pembahasan anggaran kerap dilaksanakan di luar kantor. "Ini menjadi persoalan. Seharusnya di kantor saja," ungkapnya. Selain itu, sering molornya penetapan anggaran biaya tambahan (ABT) hingga November. ''Padahal, waktu ideal bisa diselesaikan Agustus," jelasnya sembari menyarankan dua lembaga itu agar tidak menyia-nyiakan waktu.

Potensi lain yang harus diperbaiki, jelas Haryono, adalah proses evaluasi anggaran. Rupanya, langkah tersebut tak pernah dilakukan dengan dalih keterbatasan sumber daya manusia. Padahal, setiap orang yang menangani proses anggaran itu punya kekuasaan menentukan. "Akibatnya, dana yang dialokasikan meluncur begitu saja tanpa proses evaluasi," terangnya.

Untuk itu, KPK merekomendasikan sejumlah hal. Yang paling pokok adalah segera mewujudkan pengawas internal di lembaga masing-masing. "Pengawas akan memelototi kinerja mereka," jelasnya. Dua lembaga itu juga sanggup melakukan perubahan secepatnya. "Kami mengapresiasi karena dua lembaga itu menyanggupi perbaikan yang kami usulkan," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution mengungkapkan, pertemuan itu membahas penyempurnaan APBN. "Kami tadi mengevaluasi sistem dan analisis soal anggaran," jelasnya. Dia berharap perbaikan tersebut mulai dilaksanakan tahun depan. "Ya ,untuk APBN 2010," katanya. (git/iro)

Sumber: Jawa Pos, 12 Mei 2009