KPK dinilai tengah dikepung oleh koruptor dan para pelindungnya.

PASCArapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi bersama Presiden, upaya penggembosan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak kunjung usai. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam koalisi Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) menilai jika pertemuan inisiatif presiden itu belum bisa mencairkan komunikasi antara KPK dan aparat penegak hukum. Mereka justru melihat kalau KPK tengah mendapat kepungan oleh koruptor dan para pelindungnya.

Rencana adanya penyelidikan kasus yang melibatkan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak di Kejaksaan Agung tadi malam (15/7). Sejumlah pejabat Polri yang dipimpin Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko mendatangi Kejagung. Rombongan Polri datang dengan dua unit mobil, Toyota Innova dan Nissan Terrano, sekitar pukul 19.00. Pertemuan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 19.40, penyidik Polri sudah meninggalkan lingkungan Kejagung.

''...cecak kok mau melawan buaya...." Pernyataan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji tersebut kini memantik perseteruan yang semakin memanas dan membuka konfrontasi terbuka antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istilah itu mencuat setelah KPK menyadap telepon seluler sang Komjen terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Dalam kasus tersebut, diindikasi sang Komjen terlibat.

Mantan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Sarjan Tahir, Rabu (15/7), mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, untuk diperiksa sebagai saksi kasus pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, seluas 600 hektar. Politisi dari Partai Demokrat itu dimintai keterangan untuk tiga tersangka, yang juga rekannya di Komisi IV DPR, yaitu Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa.

Presiden diingatkan akan janji kampanyenya soal pemberantasan korupsi.

Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menegaskan, dengan indeks persepsi korupsi 2,6 seperti saat ini, Indonesia masih membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau mau dibubarkan, IPK-nya harus 5. Ini tandanya Indonesia masih membutuhkan KPK," kata Todung di gedung KPK, kemarin, menanggapi wacana pembubaran lembaga ini.

Mahkamah Agung mengurangi hukuman uang pengganti korupsi dalam perkara korupsi terdakwa Abdillah, mantan Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi Mahkamah tetap menyatakan terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Medan itu divonis empat tahun penjara.

Departemen Agama masih mencari format untuk memudahkan pembuatan paspor.

Departemen Agama siap berbicara terbuka dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal biaya penyelenggaraan haji. "Departemen siap. Menteri bahkan siap nemenin," kata Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Abdul Ghafur Djawahir di kantornya kemarin.

Rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antarlembaga penegak hukum yang dipimpin Presiden SBY pada Senin (13/7) ternyata belum bisa meredakan ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, kemarin (14/7) Polri dilaporkan nekat mulai menyidik kasus yang melibatkan oknum KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tetap bekerja normal dan tidak terpengaruh dengan hasil rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Presiden dan sejumlah lembaga negara, yang mungkin dapat melemahkan komisi itu. KPK bersifat independen.

Pungutan muncul karena sekolah punya posisi tawar tinggi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pungutan masih menjadi keluhan utama dalam penerimaan siswa baru. "Sebanyak 90 persen pengaduan berkaitan dengan pungutan," kata peneliti ICW, Febri Hendri, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.