Kejaksaan dinilai baru membenahi setengah dari 12 program yang direncanakan.
KEJAKSAAN dinilai setengah hati dalam menjalankan komitmen reformasi birokrasinya. Pasalnya, setahun sudah sejak Jaksa Agung Hendarman Supandji mengumumkan program pembenahan birokrasi, lembaga negara bidang penuntutan tersebut belum juga menunjukkan prestasi yang signifikan.
DPR dinilai harus juga memperbaiki sistem reses yang telah banyak menghabiskan dana APBN.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan semangat RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD atau RUU Susduk harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga perwakilan di Indonesia. Transparansi dimaksud dapat dilihat bahwa prinsip pelaksanaan rapat-rapat DPR harus bersifat terbuka, bukan rapat tertutup di hotel-hotel.
LSM berharap bisa ikut memantau pelaksanaan haji.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Departemen Agama membuka informasi biaya haji secara online. "Ini langkah yang paling konkret untuk transparansi anggaran," kata Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan kemarin.
Komisi Pemilihan menunjuk tiga kantor akuntan untuk mengaudit.
Penerimaan dana kampanye para calon presiden dan wakil presiden masih bertambah meski masa kampanye telah berakhir pada 4 Juli. Kepala Bagian Administrasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ahmad Fayumi mengatakan, penerimaan dana kampanye pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto bertambah sekitar Rp 3 miliar. Sedangkan dana kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono bertambah sekitar Rp 12 miliar. “Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sepertinya tak melaporkan adanya tambahan penerimaan,” kata Fayumi saat dihubungi kemarin.
Kerja sama pengawasan terhadap hakim dan jaksa yang mulai dibangun oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dikhawatirkan hanya akan berakhir di atas kertas.
Publik diingatkan agar tak kecolongan seperti pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat calon presiden yang digelar Dewan Pers beberapa waktu lalu. "Janji Presiden dalam debat itu, menunda pembahasan RUU Rahasia Negara," kata Alamudi dalam diskusi soal RUU Rahasia Negara yang diselenggarakan Yayasan SET dan TIFA di Jakarta Media Center kemarin.
Kejaksaan meminta ICW tak hanya menilai kinerja dalam pemberantasan korupsi saja.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya 40 kasus korupsi yang dikategorikan kakap tak tuntas disidik Kejaksaan Agung. Padahal, menurut ICW, sejumlah kasus mulai disidik sejak 1998. ”Ada indikasi, Kejaksaan hanya menangani kasus-kasus baru dan mempetieskan kasus-kasus lama,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta kemarin.
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sepakat bekerja sama untuk menciptakan peradilan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta dugaan mafia peradilan. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman kerja sama tentang pengawasan, di gedung Mahkamah Agung kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat ancaman bom kemarin siang. Ancaman melalui telepon diterima resepsionis sekitar pukul 11.30. Tapi, setelah dilakukan penyisiran selama setengah jam oleh tim Gegana dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, tidak ditemukan bom di gedung yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, itu.
Tuduhan suap dinilai tidak cukup kuat.
Kejaksaan Agung dan kepolisian telah bertemu untuk membahas kasus dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya, "Jaksa Agung bilang, apa yang diajukan polisi buktinya masih kurang," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan.
