KPK Punya Hak Gunakan Bukti Rekaman
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menolak mengomentari tentang rekaman percakapan yang disebut berisi skenario untuk menjadikan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka.
Dasar Penyidikan Polri Testimoni 15 Juli 2009
Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani mengajukan bukti rekaman kemungkinan adanya skenario pihak tertentu terhadap kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Bukti itu kini dipegang pimpinan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan sendiri sejumlah dokumen kasus yang menjerat pimpinannya sebagai tersangka kepada Polri. Ini terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dengan tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. "Sebagian dokumen dibawa ke Mabes Polri bersamaan dengan pemeriksaan Pak Chandra," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan (Dephut) Boen Purnama, kemarin (20/10). Pemeriksaan Boen terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki beberapa barang bukti pamungkas yang dapat mengungkapkan jika kasus dua Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah rekayasa. Sejumlah barang bukti tersebut kini telah dipegang oleh pimpinan sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menahan dua pejabat Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Aries Halawani R dan Abdul Haris Mugni. Keduanya adalah tersangka kasus dugaan korupsi Kajian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD DKI tahun anggaran 2008.
Masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara menaruh harapan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono yang dilantik kemarin (20/10). Harapan itu beragam, dari terciptanya harga bahan pokok murah, penegakah hukum dan hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi.
Seharusnya tidak memakai uang negara.
Lembaga pemerhati keuangan negara, Indonesia Budget Center (IBC), mengkritik pemeriksaan kesehatan calon menteri yang menggunakan uang negara. Koordinator Divisi Hukum dan Politik Anggaran IBC, Roy Salam, mengatakan bahwa para calon itu belum menjadi pejabat negara sehingga tak berhak menggunakan fasilitas negara. “Belum menjadi menteri saja sudah memboroskan uang negara,” kata Roy di Jakarta kemarin.
Mahkamah Agung menghukum mantan Bupati Muaro Jambi, yang kini menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat, As’ad Syam selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan MA itu membatalkan vonis bebas terhadap As’ad dari Pengadilan Negeri Sengeti pada 3 April 2008 atas dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sungai Bahar.
Tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah memeriksa Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand M Hatta sebagai saksi perkara korupsi anggaran di KBRI Thailand. Sampai saat ini, statusnya masih tetap sebagai saksi kendati M Hatta yang menginstruksikan penggunaan sisa anggaran KBRI Thailand pada tahun 2008.
