Izin Penyalinan Dokumen Kasus Dana Talangan

Pimpinan Pansus Angket Kasus Bank Century DPR optimistis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengizinkan penyalinan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus dana talangan (bailout) Bank Century. Pansus Angket Century berharap PN Jakarta Pusat segera mengeluarkan ketetapan penyitaan karena pansus hanya memiliki waktu 20 hari untuk membuat kesimpulan.

Meski sudah diumumkan gajinya bakal naik, para pejabat tinggi negara masih harus bersabar. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dana sudah ada. Prosesnya tinggal menunggu penetapan dari presiden.

Setelah Dinyatakan Tersangka Kasus Korupsi Mesin Jahit

Setelah penetapan bekas Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor, bola penyidikan KPK terus menggelinding. Tim penyidik KPK kemarin (2/2) memulai memeriksa sejumlah pejabat teknis. Selanjutnya, pemeriksaan dikerucutkan ke tersangka utama.

Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century tidak memiliki kendala untuk mendapatkan berbagai data terkait dengan kasus Bank Century. Dengan demikian, pada minggu ini Pansus seharusnya mendapatkan semua data yang dibutuhkan, termasuk aliran dana dari Bank Century kepada pihak ketiga.

Dalam rapat Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century, sejumlah nama didengarkan keterangannya terkait kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit pada 2004 dan impor sapi pada 2006. Total kerugian negara akibat dua kasus itu ditaksir mencapai Rp 27,6 miliar.

Itulah jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjawab Firdaus yang mengharapkan pemerintah menyuntikkan dana baru untuk Bank Century karena likuiditas bank itu nyaris mendekati nol. Jawaban tertulis Menkeu terdapat dalam notula rapat KSSK pada 24 November 2008.

Pengaduan masyarakat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas dugaan adanya praktik mafia hukum di berbagai instansi pemerintah dan negara dinilai tinggi. Sejak dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pada November 2009, tercatat jumlah surat pengaduan sampai akhir pekan lalu berjumlah 350 lebih surat.

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai lamban berinisiatif menuntaskan kasus Bank Century yang mendapat suntikan dana segar Rp 6,7 triliun. Kelambanan lembaga tersebut dikhawatirkan tidak dapat mengeliminasi kepentingan-kepentingan politik yang terjadi dari Panitia Khusus DPR yang saat ini masih berkutat dalam penyelidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh terkait kasus dugaan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. Kasus yang menyeret empat mantan anggota DPR sebagai tersangka itu segera dilimpahkan ke pengadilan.