Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Panda Nababan, membantah ketika disebut telah memerintahkan Dila (Fadilah) memasukkan cek Rp 500 juta ke rekening partai. “Dila itu staf Dudhie--bendahara (partai). Bagaimana mungkin Dila melakukan itu tanpa sepengetahuan Dudhie,” kata Panda kepada Tempo kemarin.

Pernyataan Panda ini disampaikan untuk membantah isi nota pembelaan Dudhie yang dibacakan dalam sidang tindak pidana korupsi kemarin. Panda mengatakan keterangan Dudhie tidak logis.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali meminta keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ihwal kebijakan talangan Bank Century. Dia dimintai keterangan lebih dari lima jam, dari pukul 14.00 hingga 20.00 WIB.

Kepada wartawan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyelidik Komisi meminta keterangan tambahan tentang tugas dan wewenangnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada saat penanganan Bank Century. “Proses pengambilan keputusan, penetapan sistemik, dan penyerahan dari Komite Stabilitas ke Lembaga Penjamin Simpanan, serta latar belakang krisis,” ujarnya kemarin.

Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), yang menjadi terdakwa kasus korupsi di perusahaan negara tersebut, Washington Mampe Parulian Simanjuntak, menyatakan sama sekali tidak mengetahui pemberian dana kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Pemberian dana pada anggota DPR dilakukan oleh saksi Tohir Nur Ilham dan saksi Darmojo tanpa sepengetahuan saya, melainkan atas perintah dari Djoko Pramono," kata Washington Mampe dalam pleidoi yang ia bacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Pemilik rekening itu adalah jenderal bintang dua berinisial BG.

Kepolisian Republik Indonesia akan mengusut hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai aliran dana Rp 95 miliar yang diduga mengalir ke rekening seorang perwira tinggi kepolisian. Seorang sumber di kepolisian menyebutkan perwira tinggi tersebut adalah jenderal bintang dua berinisial BG.

"Saya tidak tahu pasti siapa dia. Tapi setiap laporan ke Polri pasti ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua Divisi Humas Markas Besar Polri Komisaris Besar Zainuri Lubis di Mabes Polri kemarin.

Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjadi Kepala Otorita Batam pada 2004 dan 2005. Total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 5,463 miliar.

Pada persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Selasa (4/5), Ismeth didakwa melakukan korupsi karena memerintahkan penunjukan langsung dalam pengadaan enam mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam.

Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat jangan sampai menjadi skandal korupsi baru yang melibatkan DPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan partai politik. Kekhawatiran ini muncul karena anggaran Rp 1,8 triliun sulit diterima akal.

Tiga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap proyek pelepasan kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang untuk Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api, Sumatera Selatan, menjalani sidang perdana. Ketiga terdakwa, yaitu Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa, terancam hukuman 20 tahun penjara.

Panda Nababan, mantan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan berperan penting dalam kasus penerimaan cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom. Panda disebut mencairkan cek perjalanan senilai Rp 500 juta untuk disetorkan ke rekening fraksinya.

Endin AJ Soefihara (Fraksi PPP) dan Hamka Yandhu (Fraksi Golkar), dua anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, dituntut masing-masing tiga tahun penjara dalam sidang terpisah perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

”Terdakwa Endin AJ Soefihara secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Sarjono Turin di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (4/5).

Baru sebelas lembaga publik yang siap melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lembaga-lembaga itu sudah mempunyai rancangan peraturan internal untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Yakni, punya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta sudah melakukan klasifikasi informasi.