Polisi khawatir Susno menemui Sjahril di Singapura.
Anggota Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sarifuddin Suding, melempar isu panas. Kemarin anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat itu mengatakan Komisaris Jenderal Susno Duadji tengah ditunggu anggota Komisi III di Singapura ketika bekas Kepala Bareskrim Kepolisian RI tersebut dijemput paksa di Bandar Udara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.
"Fasilitas itu hanya bisa diberikan Menteri Keuangan."
Greenomics Indonesia menduga telah terjadi kerugian keuangan negara akibat keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2009 pada 5 Maret 2009. Keputusan yang ditandatangani Menteri Kehutanan saat itu, M.S. Kaban, tersebut memberikan fasilitas angsuran untuk melunasi iuran izin usaha pemanfaatan hutan oleh 27 perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH).
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan jumlah tersangka dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan segera bertambah. "Bukan mendahului Tuhan, tapi minggu depan tersangka akan bertambah," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Cerita di balik drama penangkapan Komisaris Jenderal Susno Duadji di ruang tunggu Bandar Udara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu mulai tersingkap kemarin. Anggota Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sarifuddin Suding, mengatakan, saat Susno dipaksa pulang dari bandara, ada anggota Komisi III yang menunggu di Singapura.
Koalisi Pemantau Peradilan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Yudisial karena masa jabatan pimpinan KY saat ini lebih kurang tinggal 3,5 bulan lagi. Pemerintah bisa dinilai mengabaikan lembaga pengawas perilaku hakim ini jika tidak segera membentuk Pansel KY.
Berbagai upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk dengan kriminalisasi terhadap unsur pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, harus dilawan. Apabila KPK gagal diselamatkan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan jauh lebih sulit.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqiel Siradj di Jakarta, Senin (26/4). ”KPK harus didukung. Ini kesempatan baik untuk melakukan pemberantasan korupsi,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, M Misbakhun, diperiksa pertama kali sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pengajuan letter of credit (L/C) PT Selalang Prima Internasional ke Bank Century (Bank Mutiara) senilai 22,5 juta dollar Amerika Serikat.
Misbakhun, komisaris utama di perusahaan itu, diperiksa di Direktorat II Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (26/4). Misbakhun diperiksa sejak pukul 11.00 hingga pukul 21.00. Polisi penyidik Bareskirm mengajukan 58 pertanyaan kepada Misbakhun seputar proses pengajuan L/C.
Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Washington Mampe Parulian Simanjuntak dengan hukuman enam tahun penjara. Dia dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jaringan pipa distribusi gas pada 2003.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut terdakwa Washington Mampe Parulian (WMP) Simanjuntak membayar denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.
Ketidakhadiran Nunun Perlemah Dakwaan
Dudhie Makmun Murod, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Senin (26/4). Dalam sidang terpisah, terdakwa lainnya, Udju Djuhaeri, mantan anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri, dituntut dengan hukuman yang sama dengan Dudhie.
Dudhie dan Udju didakwa menerima suap berupa cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004.
Akhir-akhir ini kata ”mafia” menghiasi khazanah publik. Skandal dan penyimpangan oleh penyelenggara negara dan kaki tangannya dilabeli ”mafia”. Mulai dari mafia peradilan, mafia pajak, mafia hutan, dan entah apa lagi. Dan, untuk mengatasi, pemerintah dengan cekatan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
