Mahkamah Agung (MA) telah mengirim tim Bagian Pengawasan MA untuk mengusut dugaan suap bagi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berinisial AS. Tim ditugasi untuk mengumpulkan informasi dari pelapor, yakni Serikat Pekerja PT Semen Kupang.
''Setelah memperoleh informasi, bagian pengawasan akan memeriksa (hakim) yang bersangkutan,'' tutur Ketua MA Harifin Andi Tumpa di kantornya Jumat lalu (7/5).
Berkas 10 Tersangka Korupsi Tiket Segera ke Penuntutan
Kasus dugaan penggelembungan harga (markup) tiket pesawat diplomat Kementerian Luar Negeri tak lama lagi rampung disidik Kejaksaan Agung. Tim penyidik pidana khusus Kejagung segera melimpahkan berkas perkara para tersangka ke tahap penuntutan.
''Segera dilimpahkan ke (tahap) penuntutan,'' ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy kemarin (8/5). Dia tidak merinci jumlah berkas perkara yang segera disidangkan. ''Yang jelas, tersangkanya sepuluh,'' lanjutnya.
Saat Jalani Sidang Kedua Selasa Depan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons batalnya sidang perdana Anggodo Widjojo di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa lalu (4/5). Terdakwa kasus dugaan suap atas pimpinan KPK dan upaya menghalangi penyelidikan Anggoro Widjojo itu tidak datang karena mengaku sakit.
Namun, keterangan tersebut tidak sesuai dengan surat dokter Rutan Cipinang yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan Anggodo masih memungkinkan untuk menjalani sidang. Karena itu, KPK berjanji melakukan upaya paksa pada sidang berikutnya, yakni Selasa nanti (11/5).
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menegaskan, institusinya tidak pernah membocorkan laporan hasil analisis soal perwira tinggi Polri berinisial BG ke Indonesia Corruption Watch.
Namun Yunus tak mau menjawab apakah PPATK pernah menganalisis rekening perwira BG. “Yang pasti, tidak pernah membocorkan,” kata Yunus setelah bertemu dengan petinggi Markas Besar Kepolisian kemarin.
Komisi Yudisial akan meminta otoritas untuk bisa menyadap hakim nakal yang diduga kongkalikong dalam menangani perkara. Menurut anggota Komisi Yudisial, Soekotjo Soeprapto, otoritas itu diperlukan untuk menekan terjadinya manipulasi perkara oleh hakim dan memberantas mafia hukum.
“Otoritas penyadapan hakim bakal dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial,” kata Soekotjo di kantornya kemarin. Ia mengungkapkan hal itu seusai rapat pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Komisi dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
Tak memenuhi panggilan polisi karena khawatir dijebak dan ditahan.
Markas Besar Kepolisian tak menutup kemungkinan akan menjemput paksa mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji. Menurut Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, hal itu dilakukan jika Susno dua kali mangkir dari panggilan penyidik kepolisian.
Mereka rela menghentikan proses pemakzulan.
Partai Golkar mengisyaratkan, target politik mereka di balik pengusutan kasus Bank Century untuk sementara sudah tercapai dengan mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Karena itu, saat ini mereka akan mulai mengendurkan serangan, bahkan siap melakukan gencatan senjata.
"Kami dalam posisi moderat untuk wait and see," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR kemarin. "Proses politik mau dipetieskan, Golkar silakan saja."
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menilai, kecurigaan sebagian kalangan terhadap kebijakan pemerintah membentuk forum koordinasi dan konsultasi aparat hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mahkumjapol terlalu berlebihan dan disebabkan ketidakpahaman.
Polri akan memanggil kembali mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penangkaran arwana di Riau. Pemanggilan itu justru untuk mencari tersangka kasus tersebut.
Penyerahan dokumen rekomendasi hasil penyelidikan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terganjal Tata Tertib DPR. DPR hanya berkewajiban memberikan keputusan Pansus itu kepada Presiden.
