Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa fatwa larangan mensalatkan jasad koruptor sebenarnya tak berlaku bagi semua muslim. Larangan tersebut hanya berlaku bagi pemimpin agama, yakni ulama dan kiai. "Para ulama sebaiknya tidak ikut. Cukup keluarganya saja," kata Sekretaris Jenderal Katib Aam Nahdlatul Ulama Malik Madani kepada Tempo kemarin.

Menurut Malik, di kalangan Nahdlatul Ulama, larangan mensalatkan koruptor oleh kiai telah menjadi keputusan musyawarah nasional. Tujuannya, kata dia, sebagai sanksi sosial bagi keluarga almarhum, yang dianggap melakukan pidana berat.

"Jika grasi sangat mudah diberikan, efek jera tak akan muncul."

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah memperbaiki aturan pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengungkapkan hal itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Syaukani, terpidana kasus korupsi di Kalimantan Timur. Apalagi pengurangan pidana bagi Syaukani terhitung besar, yakni menjadi tiga tahun dari enam tahun penjara.

Bebas, Syaukani Langsung Bayar Uang Pengganti

Mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kaltim Syaukani Hassan Rais ikut menikmati berkah peringatan HUT Ke-65 Kemerdekaan RI. Pada hari merdeka tersebut, terpidana empat kasus korupsi senilai Rp 113 miliar itu mendapat kado spesial berupa grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tongkat komando sembilan Kapolda di wilayah strategis yang menjadi parameter keamanan nasional resmi berpindah kemarin (19/8). Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) memimpin langsung upacara serah terima jabatan sembilan Kapolda yang dilangsungkan di gedung Rupatama Mabes Polri.

Berdasar keputusan Kapolri dalam surat bernomor kep/479/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010, kesembilan polda yang memiliki pemimpin baru adalah Jawa Tengah, DIJ, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulewesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Jambi.

Suhertanto, pegawai KPPP Karangpilang, divonis dua tahun penjara.
Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melengkapi berkas perkara tiga pegawai kantor Pajak yang diduga terlibat korupsi. Ketiga tersangka yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut, Surabaya, tersebut masing-masing Kepala Seksi Penagihan Edwin, account representative M. Ishak Harianto, dan pekerja harian lepas Amirul Yusuf Suharto.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri hari ini dipastikan akan melantik sembilan kepala kepolisian daerah di Rupatama Markas Besar Kepolisian. "Upacara pelantikannya digelar pukul 08.30," kata Kepala Divisi Humas Brigadir Jenderal Iskandar Hasan kemarin.

Sembilan kepala polda itu batal dilantik Kapolri pada Jumat lalu, tanpa keterangan jelas. Awalnya, Mabes Polri menyatakan Bambang dipanggil Presiden. Tapi pihak Istana menyatakan tak ada pertemuan Bambang Hendarso dengan Presiden.

Ketika Bersaksi untuk Terdakwa AKP Sri Sumartini

Sidang lanjutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali diwarnai pencabutan keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP). Kemarin (18/8), giliran Haposan Hutagalung mencabut keterangan yang pernah disampaikan di depan tim penyidik independen Polri saat dihadirkan sebagai saksi bagi terdakwa AKP Sri Sumartini.

Pemberian remisi umum pada HUT ke-65 RI kepada ratusan koruptor menuai kritik. Karena memberikan diskon masa penahanan kepada pengemplang uang negara, pemerintah dianggap melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

''Korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa. Jadi, penanganannya juga harus luar biasa,'' ucap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin kemarin (18/8) soal pengurangan hukuman bagi para koruptor.

Hadir di Sidang Uji Materi UU Perlindungan Saksi

Jika tidak ada aral melintang, hari ini (19/8) Komjen Pol Susno Duadji merasakan udara bebas untuk sementara. Mantan Kabareskrim yang menjadi tersangka kasus PT Salmah Arowana Lestari dan dana hibah pilkada Jawa Barat itu bakal dihadirkan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seleksi calon pimpinan KPK kembali molor. Tes wawancara yang seharusnya diadakan besok (20/8) diundur hingga 26 Agustus mendatang. Achmad Ubbe, sekretaris panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK, mengatakan bahwa pengunduran jadwal itu disebabkan pihaknya akan mengumpulkan gambaran konkret tentang tujuh kandidat yang telah lolos seleksi sebelumnya.

"Kami akan menyinergikan hasil penelusuran ICW (Indonesia Corruption Watch) dan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) yang sudah masuk ke pansel," tutur Ubbe saat ditemui di kantornya kemarin (18/8).