Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menegur pimpinan Kejaksaan Agung. Alasannya, Kejagung tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan untuk segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.
Vonis hukuman untuk anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Misbakhun, yang jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Persoalan Misbakhun dan kasus Gayus Tambunan merupakan dua isu terkait penegakan hukum yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/11).
PROFESI ADVOKAT
Setidaknya ada tiga hal yang masih dikeluhkan masyarakat pada advokat. Pertama, mereka kurang peduli dengan persoalan bangsa. Kedua, advokat hanya ramai saat menggelar perebutan ketua umum organisasinya. Ketiga, advokat cuma membela yang membayar.
Terdakwa perkara dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi, yang terkait dengan perkara mafia hukum Gayus HP Tambunan, Lambertus Palang Ama, dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Tim jaksa penuntut umum menilai, Lambertus terbukti berperan dalam pembuatan surat perjanjian kerja sama fiktif antara pengusaha Andi Kosasih dan Gayus Tambunan.
Tiga bulan berlalu sejak penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun. Namun hingga kini perkembangan kasus ini belum menampakkan hasil berarti. Bahkan, proses penyidikan oleh aparat gabungan dari Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya seakan jalan di tempat.
Selasa (16/11), sejumlah aktivis dari ICW, LBH Jakarta dan Kontras, menemui Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar untuk mendesak penyelesaian kasus penganiayaan Tama.
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berpotensi korupsi. Kekuasaan kepala sekolah yang hampir mutlak membuat praktik korupsi di bidang pendidikan sulit dibongkar.
Setelah beberapa kali menyangkal, terdakwa kasus korupsi dan penyuapan, yang diduga terkait mafia perpajakan dan mafia hukum, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, akhirnya mengaku bahwa memang dirinya yang tertangkap kamera dan video wartawan saat menonton pertandingan tenis di Bali pada Kamis dan Jumat lalu.
Pengakuan tiba-tiba itu diungkapkan Gayus langsung dalam persidangan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/11). Hal itu ditegaskan Gayus kembali setelah sidang, yang mengadili dirinya untuk perkara korupsi dan pemberian keterangan palsu.
Meskipun Mahkamah Agung terus mengupayakan perbaikan dalam proses seleksi calon hakim dengan melibatkan tim independen dari luar MA, hal tersebut ternyata tetap belum menjamin proses yang bebas masalah.
Dengan atau tanpa beroperasinya pertambangan, masyarakat Indonesia masih tetap hidup dalam kemiskinan. Lihat saja betapa warga pedesaan di Blora, Jawa Tengah, banyak yang hidup pas-pasan meski pertambangan minyak beroperasi sejak zaman Hindia-Belanda.
Daerah asal penulis Pramoedya Ananta Toer itu merupakan salah satu basis kemiskinan dan gerakan ”merah” pada masa Orde Lama. Berada di antara pusat perminyakan dan industri kayu jati, warga pedesaan Blora toh tetap hidup miskin.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan praperadilan yang diajukan enam politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terjerat kasus dugaan penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, Senin (15/11). Hakim tunggal Dehel K Sahdan menilai permohonan keenam tersangka itu tidak beralasan.
