Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat dihukum 1 tahun dan 8 bulan penjara. Terdakwa yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat itu dinilai terbukti korupsi dalam proyek perbaikan rumah dinas, wisma duta besar, dan gedung kantor di wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tahun 2003.

”Terdakwa dihukum 1 tahun dan 8 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Jupriyadi, Selasa (18/1).

Penyidik Kepolisian Negara RI menemukan salinan paspor negara Guyana dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Salinan paspor itu ditemukan penyidik di dalam komunikasi elektronik melalui e-mail antara tersangka John Jerome yang menjadi buron dan tersangka Ari dalam dugaan kasus pemalsuan identitas paspor atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta, Selasa (18/1).

Penyidik Kepolisian Negara RI menemukan salinan paspor negara Guyana dengan foto mirip mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Salinan paspor itu ditemukan penyidik di dalam komunikasi elektronik melalui e-mail antara tersangka John Jerome yang menjadi buron dan tersangka Ari dalam dugaan kasus pemalsuan identitas paspor atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta, Selasa (18/1).

Fraksi Partai Amanat Nasional mengancam akan menolak rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Hal itu disebabkan F-PAN melihat ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah dinas.

”Saat ini kami (F-PAN) sedang mempertimbangkan untuk menolak menempati rumah jabatan anggota sebelum ada kepastian hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Sekretaris F-PAN Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).

Perubahan mekanisme penyaluran dana kepada pemerintah kabupaten dan kota mulai 2011 tidak menjawab masalah mendasar dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena itu, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama gratis serta berkualitas yang menjadi tujuan utama program BOS tidak akan tercapai.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih berkelit untuk memberikan dana rekening gendut perwira tinggi yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW). Polri beralasan, ketujuhbelas rekening itu masih berstatus 'wajar dalam proses', dalam artian, masih dalam proses penyelidikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (17/1), mengeluarkan empat instruksi untuk penuntasan kasus hukum Bank Century.

Penuntasan kasus hukum Bank Century itu merupakan salah satu agenda utama sidang kabinet terbatas yang berlangsung di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta.

”Pertama, saya menginstruksikan untuk menuntaskan semua kegiatan guna merespons hasil panitia angket DPR tentang Bank Century,” katanya.

Agenda pemberantasan korupsi belakangan ini terasa stagnan dan merisaukan bagi perkembangannya di tahun-tahun mendatang.

Keadaan ini tak saja diperlihatkan oleh tidak melajunya kurva indeks persepsi korupsi tahun 2010 (2,8) dari tahun sebelumnya. Hal itu juga ditunjukkan oleh cenderung melemahnya kelembagaan antikorupsi dan menguatnya perlawanan balik koruptor seiring dengan semakin terkonsolidasinya oligarki elite dalam fragmentasi politik di era demokrasi saat ini.

Separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. Dari 33 gubernur, 17 di antaranya tersangkut perkara sehingga harus dinonaktifkan dari jabatan. Hampir setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu dikeluhkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah, Senin (17/1) di Jakarta. Ia menceritakan, saat ini ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17 orang di antaranya adalah gubernur.