Dugaan suap di Kejaksaan Negeri Buol, Sulawesi Tengah, mulai meruap. Senin (31/1/11), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Pengembangan Studi (LPS) HAM, melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan membawa transkrip rekaman percakapan transaksional suap.
Press Riliis
Dalam praktek penegakan hukum, kejaksaan adalah salah satu institusi yang paling banyak mendapat cemoohan dan tudingan miring masyarakat. Upaya pembenahan yang dilakukan oleh kejaksaan tampaknya berujung pada kegagalan. Faktanya, praktek suap – menyuap dalam institusi tak pernah berhenti.
Penahanan 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999- 2004 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus dugaan pemberian cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, diharapkan dapat membuka sandera yang selama ini ditengarai dialami sejumlah partai politik. Agar kasus itu cepat tuntas, tersangka diharapkan terbuka.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menolak usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket tentang Mafia Pajak dinilai tak mendukung upaya pemberantasan mafia pajak, yang menjadi keinginan publik saat ini. Partai politik yang menolak usulan hak angket itu juga dinilai takut kalau praktik mafia yang diduga terjadi di tubuh pemerintahan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terbongkar.
The politics is who gets what, when, and how.
Harold D Lasswell (1936)
Politik adalah soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Itulah aksioma tentang politik yang diperkenalkan Lasswell. Bicara politik adalah bicara kekuasaan dan serba- serbinya. Kepentingan politik dapat memadamkan niat membongkar kasus korupsi.
Birokrasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dinilai masih birokratis dan rentan terhadap praktik koruptif. Pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya memiliki komitmen menghilangkan hambatan birokrasi kantor dinas dan mempermudah birokrasi melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Hal itu dikatakan Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng dan peneliti tata kelola ekonomi Transparency International Indonesia (TII) Kumba Digdowiseiso di Jakarta, Minggu (30/1).
Drama skandal pajak dengan aktor Gayus HP Tambunan ibarat telenovela. Membius perhatian publik, tetapi tidak mengungkapkan realitas yang penting diketahui publik. Bahkan, drama Gayus seperti ”didesain” untuk menutupi banyak hal lain yang mesti diungkap, yaitu mafia perpajakan dan mafia hukum yang menggurita di negeri ini.
Bisa diramalkan, publik langsung menghujat begitu Gayus divonis tujuh tahun. Rakyat yang telah berbulan-bulan dibuat jengkel dengan peran antagonis Gayus menginginkan pegawai negeri golongan IIIA itu dihukum lebih berat.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya agar bersiap menghadapi risiko penegakan hukum yang dinilainya dijalankan secara tebang pilih. Ia menyatakan prihatin dengan penahanan sejumlah kader PDI-P oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato pengarahan tertutup selama 1 jam 35 menit pada Rapat Koordinasi Nasional II PDI-P di Batam, Sabtu (29/1). Meskipun demikian, penahanan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR oleh KPK tidak dibahas secara khusus dalam rakornas tersebut.
Sebanyak 19 politisi, termasuk Paskah Suzetta dari Partai Golkar dan Panda Nababan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jumat (28/1), ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah bagian dari 26 tersangka perkara suap, dengan pemberian cek perjalanan, terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang dimenangi Miranda S Goeltom.
Ketua Komisi Pemberan- tasan Korupsi Busyro Muqoddas menegaskan akan terus memburu pelaku dalam perkara suap yang terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Agar adil, pemberi suap lewat cek perjalanan harus ikut diproses.
”Untuk adilnya, memang harus ada unsur penyuap. Namun, kuncinya terletak pada bukti- bukti,” kata Busyro, Sabtu (29/1) di Jakarta, seusai berbicara dalam seminar yang diadakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
