Majelis Hakim menolak eksepsi Cyrus Sinaga dalam sidang putusan sela dalam kasus dugaan penghilangan pasal korupsi dalam dakwaan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Hakim Albertina Ho yang memimpin persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa.

Presiden SBY telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait masa jabatan Busyro Muqoddas. Melalui Keppres itu masa jabatan Busyro adalah empat tahun.

"Presiden SBY telah menandatangani Keppres Nomor 33/P Tahun 2011, yang menyatakan masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 tahun, mulai 2010 - 2014," kata Staf Khusus Presiden SBY bidang Hukum HAM dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana saat dikonfirmasi, Kamis (30/6).

IBARAT ikan yang selalu membutuhkan air untuk menjadi media hidupnya, polisi pun memerlukan masyarakat untuk media pengabdiannya. Dalam tatanan universal, polisi dibutuhkan oleh setiap negara. Sebagaimana diteorikan oleh Aristoteles, masyarakat membutuhkan lembaga yang berperan untuk mewujudkan ketertiban. Apapun kondisinya, kehadiran fungsi polisi di masyarakat menjadi penghambat bagi orang yang berniat jahat. Dalam arti luas, niat jahat seseorang yang sudah diaplika-sikan dalam perbuatan selalu akan dihadapkan pada fungsi kepolisian untuk mengembalikan pada harmonisasi.

Sejumlah guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Kamis (30/7/2011), menyambangi Komisi X DPR RI di Kompleks Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Para guru ini meminta DPR mendesak pemerintah menghentikan diskriminasi terhadap organisasi guru. Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, selama ini organisasi guru yang ada telah menjadi obyek politisasi penguasa.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menerima rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait mekanisme penyaluran Dana Operasional Sekolah (BOS). Kemendiknas masih terus mengevaluasi berdasarkan kajian tim internal dan rekomendasi dari pihal luar.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan tim gabungan terus memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan terpidana kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan.

"Tim gabungan sedang memeriksa tiga batch. Batch I dan II terdiri atas 20 dokumen, dan batch III ada 67 dokumen," kata Sonny di kantor Kementerian Keuangan, Selasa lalu.

Dari 40 dokumen di dalam batch I dan II terdapat 16 dokumen yang berpotensi merugikan negara. Sebanyak 12 dokumen pertama menghasilkan 18 putusan pengadilan, dan 4 dokumen lainnya menghasilkan 6 putusan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa melakukan pemutihan piutang pajak. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menyoroti pencadangan piutang pajak kedaluwarsa senilai Rp 9,45 triliun.

"Kami sudah merekomendasikan Kementerian Keuangan agar mengkajinya dan melakukan audit secara intensif sebelum diputihkan," kata Haryono di kantornya Selasa lalu. KPK juga meminta Direktorat Jenderal Pajak lebih serius melakukan upaya penagihan.

Meski mengklaim telah melakukan berbagai upaya, namun kepolisian tidak bisa mengelak bahwa praktik pungutan liar (pungli) oleh anggota polisi masih kerap terjadi. Hal ini dinilai mempengaruhi kinerja dan profesionalitas polisi dalam memerangi kejahatan korupsi.

Hal itu terungkap dalam diskusi antara Kapolda Jawa Tengah Irjen Erdawrd Aritonang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jateng, di Hotel Patra Semarang, Selasa (28/6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan memperjelas status mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam dua kasus yang membelitnya. Dua kasus itu adalah dugaan suap Sesmenpora terkait pembangunan wisma atlet, dan kasus pengadaan sarana dan prasana di Kementerian Diknas.

Ketua DPR Marzuki Alie menuding adanya dugaan mark-up dalam pembangunan kantor baru anggota DPD seharga Rp 823 miliar.

DPD pun siap diperiksa KPK seputar proyek raksasa di 33 provinsi tersebut.
“DPD sudah sejak periode pertama ada MoU dengan KPK untuk memberikan masukan korupsi daerah dan bisa memantau prosesnya dipantau jadi tidak ada problem di situ sama sekali. Kalau KPK mau masuk kami persilakan,” ujar Wakil Ketua DPD, Laode Ida.