Saat ini, Komisi Yudisial (KY) terus menelusuri kekayaan 45 calon hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Guna meneliti kredibilitas para calon, KY meminta PPATK untuk mengusut rekening para calon hakim agung tersebut.
"Kami meminta bantuan PPATK untuk menelusuri kekayaan calon hakim agung. Dari calon hakim agung ada yang mencantumkan rekening istri, anak. Ada ada yang sampai 5 rekening anggota keluarga.
"Wacana penghentian sementara (moratorium) penerimaan PNS dan pengurangan jumlah PNS melalui pensiun dini patut untuk dipertimbangkan"
PEMBENGKAKAN jumlah pegawai negeri sipil (PNS) semakin mengkhawatirkan karena membebani anggaran di pusat maupun di daerah. Pemerintah kesulitan mengatur jumlah PNS karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang rasio jumlah PNS.
Kejaksaan Negeri Makassar menilai dua kepala sanggar kegiatan belajar (SKB) terlibat kasus dugaan korupsi di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional V Makassar. "Jika hasil audit telah ada, penyidik langsung gelar ekspose dan meningkatkan kasus ini ke penyidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Muhammad Syahran Rauf kemarin.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bekas Kepala PT Pos Jakarta Barat Abdul Ma'aruf selama dua tahun penjara. Ma'aruf dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi dengan menjalankan serangkaian pembayaran fiktif biaya eksternal pelanggan korporat sepanjang 2005-2006.
Aburizal Bakrie diklaim menerima setoran Rp 2 miliar dari PT Bersaudara saat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada 2006. Klaim itu terungkap dalam laporan Keuangan PT Bersaudara yang dibuka pada persidangan di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Pada sidang itu, ketua majelis hakim Tjokorda Rae Suamba mempertanyakan laporan keuangan PT Bersaudara pada 2006. Pada laporan pengeluaran perusahaan itu tercatat PT Bersaudara pernah dua kali menyetorkan uang untuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, masing-masing Rp 1 miliar.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menyatakan Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Jambi diduga melakukan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangannya. "Karena itu, kasus Kwartir Daerah Jambi kami tingkatkan ke penyelidikan," kata Andi M. Iqbal Arief, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, kepada Tempo kemarin.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember periode 2004-2009, H M. Madini Farouk, kembali menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Jember kemarin. "Madini masuk penjara lagi untuk menjalani vonis kasasi sesuai surat putusan Mahkamah Agung," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jember Wilhelmus Lingitubun kemarin.
Menurut Lingitubun, awalnya jaksa mengundang Madini dan kuasa hukumnya ke kantor kejaksaan untuk menyelesaikan administrasi pelaksanaan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung. "Tetapi rupanya dia lebih kooperatif," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga saksi kasus suap proyek wisma atlet SEA Games XXVII. Mereka adalah dua pegawai swasta, Habib dan Jeany S. Arifin; serta pejabat PT Duta Graha Indah, Laurensius Teguh Kashanto. "Ketiganya diperiksa untuk tersangka M. Nazaruddin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha.
Priharsa tak menjelaskan hasil pemeriksaan mereka. Namun mereka diperiksa berkaitan dengan kasus M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka turut menerima suap proyek wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang.
Mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin dikabarkan menghilang dari Singapura. Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan dalam siaran persnya kemarin, Nazaruddin sudah tidak berada di negara tersebut "sejak beberapa waktu lalu".
Berdasarkan hasil divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dilakukan pada 2009, komposisi pemegang saham PT NNT saat ini adalah 56 persen saham dimiliki oleh PT NNT, yang merupakan konsorsium antara Sumitomo dan Newmont Indonesia Ltd, serta 24 persen dipegang oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB), yang merupakan konsorsium PT Multicapital Indonesia dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB), yang dimiliki oleh tiga pemerintah daerah, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
