Pengacara Otto Cornelius Kaligis mengatakan, kliennya, M. Nazaruddin, menitipkan pesan untuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, Nazar bersedia tidak menyeret Partai Demokrat asalkan ada jaminan bahwa istrinya, Neneng Sri Wahyuni, tak diseret ke meja hijau.

"Masukan saja saya ke penjara, asal istri saya tidak apa-apa," kata Kaligis, menirukan ucapan Nazar di depan gerbang Rumah Tahanan Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, kemarin.

Mantan pengacara KPK Ahmad Rifai meragukan komitmen dan netralitas dua calon pimpinan lembaga itu, yakni Abdullah Hehamahua dan Yunus Husein. Pasalnya, masing-masing belum menunjukkan prestasi cemerlang selama menduduki jabatan ketua Komite Etik KPK dan kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Muncul Ancaman Pembunuhan

Ancaman pembunuhan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak menyurutkan keberanian KPK dalam mengusut kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

KPK harus menunjukkan kredibiltas dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Komisi IV DPR RI akan melakukan audit investigasi untuk mengusut pengadaan beras keluarga miskin (raskin) oleh Perum Bulog. Audit juga bertujuan mengungkap “kartel” perberasan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menjelaskan, audit investigasi raskin diperlukan untuk mengetahui penggunaan dana pengadaan beras sebesar Rp 18 triliun dari APBN 2011. “Pengusutan mulai kualitas raskin, harga, serta asal beras impor. Ada hal yang tidak wajar,” papar Firman, kemarin.

Termasuk Agus Condro

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyayangkan masih ada pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Karena itu, dia meminta pemberian remisi tersebut ditinjau ulang.

”Sejak dulu saya punya pendapat remisi para koruptor itu ditinjau kembali dan peninjauan itu perlu dilakukan segera,” ujar Busyro di kantor KPK, Jakarta, Rabu (17/8).

DPRD Jateng siap membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kredit bermasalah Bank Jateng Syariah. Pembentukan pansus itu diagendakan setelah hari raya Idul Fitri 2011.

Ketua DPRD Jateng Murdoko mengatakan, pembentukan pansus dinilainya bagus untuk menyikapi hal-hal yang berkembang sekarang ini. Tidak hanya soal perbankan, melainkan juga permasalahan krusial yang ada di Jateng.

Menurut dia, pansus dibentuk berdasarkan usulan Komisi C dan sejumlah anggota dewan. Rencananya, Pansus Bank Jateng Syariah ini akan diagendakan setelah Lebaran.

Tersangka korupsi Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin diduga memiliki proyek di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Proyek itu berupa pengadaan peralatan Gedung Laboratorium Riset Unsoed yang didirikan tanggal 1 April 2010. Proyek tersebut ditangani PT Anugrah Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan milik Nazaruddin.

Dana pembangunan dan pengadaan alat riset tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 45.699.433.000 dengan nama proyek Pekerjaan Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu Agroindustri tahun anggaran 2009.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah pernah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah. Anas juga menyangkal pernah menemui pimpinan KPK lainnya.

Hal tersebut dikatakan Anas usai selesai diperiksa Komite Etik KPK di Kantor KPK, Selasa (17/8). Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu diperiksa selama hampir dua jam hingga pukul 15.50.

”Saya ditanya apakah pernah ketemu dengan beberapa pimpinan KPK, saya jawab tidak pernah ketemu,” kata Anas kepada pers di Gedung KPK, Selasa (16/8).

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) telah memilih delapan nama. Pansel dipastikan tetap meloloskan dua nama calon dari unsur polisi dan jaksa.

Kedua nama itu adalah Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi dan jaksa Zulkarnain.Sebelumnya berbagai elemen meminta agar Pansel tidak meloloskan calon dari unsur polisi dan jaksa. Alasannya, KPK dibentuk guna mengusut kasus yang ada di dua lembaga tersebut.

Sejumlah fraksi di DPR meminta Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pembicaraan soal ancaman terhadap dua pimpinan KPK ke publik.