Maraknya kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang/ jasa harusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk mengetatkan prosedur. Menyikapi hal ini, lahirlah inisiatif pengadaan lewat sistem elektronik, yang lazim disebut electronic procurement (e-procurement).

Namun, peningkatan kualitas pencegahan korupsi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan untuk meminimalisir kejahatan pengadaan barang/ jasa yang merugikan negara.

Koalisi Anti Mafia Hutan menolak Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H), karena RUU ini mempunyai banyak cacat yang nantinya malah merugikan masyarakat. Koalisi menilai RUU ini berbahaya dan dikhawatirkan malah melindungi mafia hutan yang sesungguhnya.

Indonesia Corruption Watch meluncurkan website www.opentender.net, website yang dikembangkan ICW untuk mengawasi jalannya pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Opentender.net menyimpan data dan kinerja e-procurement yang dilakukan pemerintah.

Indonesia Corruption Watch mendukung pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Namun, e-procurement tetap perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi. Maka, ICW meluncurkan metode pengawasan e-procurement yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan prosesnya berjalan terbuka dan bertanggungjawab.

Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali memenangkan ICW dalam sidang sengketa informasi publik. Kali ini, ICW menang melawan PAN, setelah sebelumnya KIP memenangkan ICW atas Demokrat dan PPP. Artinya, PAN wajib memberikan seluruh informasi yang diminta ICW, termasuk laporan keuangan partai tahun 2010 – 2011.

Sidang pembacaan putusan dilakukan pada Senin, 13 Maret 2013 pukul 13.00 WIB di Komisi Informasi Pusat, Jakarta.

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara, koalisi yang terdiri dari ICW, YLBHI, FITRA, IBC, PUSAKO Univ. Andalas, dan PUKAT Korupsi FHUGM mengajukan judicial review (uji materi) tentang kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR ke Mahkamah Konstitusi Kamis, 8 Maret 2013 lalu. Koalisi meminta badan anggaran dibubarkan. 

Indonesia Corruption Watch meluncurkan CD album antikorupsi berjudul “Frekuensi Perangkap Tikus” pada Kamis malam, 7 Maret 2013 di Rolling Stone Café, Jakarta. Album kompilasi ini berisi 10 lagu dari 10 musisi indie yang sarat semangat perlawanan terhadap korupsi, ketidakadilan sosial, dan bobroknya penegakan hukum. 

ICW menerima kunjungan dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Bandung pada Rabu (6/3), dalam rangka pendidikan antikorupsi, agar para mahasiswa memiliki kesadaran dan semangat antikorupsi saat mereka nanti lulus, bekerja, dan terjun di tengah masyarakat. 

ICW yang diwakili Sely Martini dan Illian Deta memberikan materi seputar aktivitas ICW, korupsi, serta peran anak muda dalam melawan korupsi.

Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Jumlahnya sungguh fantastis. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun.