SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi.

Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai SATU MILIAR RUPIAH, dan disebutkan permintaan informasi tersebut merupakan pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB.

TAHUN 2014, pemerintahan Presiden SBY akan berakhir setelah dua periode memimpin Indonesia dengan salah satu program utamanya adalah pemberantasan korupsi. Karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi secara kritis tentang strategi pemberantasan korupsi yang saat ini telah dilakukan, terutama agar pemerintahan baru dapat belajar dan meningkatkan efektivitasnya.

HASIL survei yang dilakukan Polling Center menunjukkan bahwa lebih dari separuh (52,1 persen) pemilih akan menerima uang dan barang dari kandidat dalam pemilihan umum. Apakah uang akan (lagi) berkuasa pada Pemilihan Umum 2014 yang akan datang ini?

Dalam pemilu, politik dan uang merupakan pasangan tak terpisahkan. Uang penting untuk membiayai kampanye karena kampanye berpengaruh pada hasil pemilu. Kampanye tidak akan berjalan tanpa uang meski uang tidak merupakan faktor satu-satunya untuk memperoleh keberhasilan.

Data para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur Honorer K2 tidak diperiksa ulang dan dikonfirmasi. Banyak data palsu dan aroma permainan politik. Menunjukkan kacaunya seleksi CPNS honorer K2.

Setelah menggelar pertemuan nasional pada Rabu (8/1) lalu di Jakarta, pada Sabtu (10/1) lalu, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) telah mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengadilan harus berbenah besar-besaran. Pengadilan harus “bersih-bersih” sebelum hancur dimakan ketidakpercayaan publik dan gontokan koruptor yang tak segan menyuap para hakim dengan kendali diri menyedihkan.