Proses pendaftaran pemilih seharusnya diperbaiki untuk memberi jaminan bagi hak politik rakyat. Bahkan, jika dimungkinkan, proses pendaftaran pemilih untuk pemilu presiden diperpanjang guna memastikan pelaksanaan hak pilih rakyat.

Hubungan tinggi-rendahnya korupsi dengan religiusitas suatu negara terkadang sulit ditentukan. Negara yang dikenal religius seperti Indonesia, dalam beberapa survei justru sangat tinggi dalam urusan korupsi. Sebaliknya, sejumlah negara sekuler justru berhasil menekan tingkat korupsinya. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi?

Kasus korupsi DPRD Padang, kemarin mulai disidangkan di pengadilan negeri setempat. Sepuluh terdakwa yang semuanya politisi itu langsung dikenakan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun penjara.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit kekayaan capres-cawapres tinggal selangkah lagi. Kemarin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 21 tenaga auditor kepada KPK untuk membantu pelacakan kekayaan capres dan cawapres.

Meski bukan satu-satunya, korupsi merupakan isu terpenting dalam perdebatan kandidat presiden pada musim kampanye ini. Tak mengherankan. Sebab, korupsi memang merupakan problem terbesar, paling kronis dan akut, di negeri ini. Hampir semua kandidat presiden telah menawarkan obat untuk mengatasi penyakit ini. Salah satu kandidat bahkan berani mengatakan siap untuk memberi hukuman mati kepada koruptor. Namun, semua janji itu hanya akan tinggal janji jika tidak ada langkah konkret.

Bank Dunia menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan PT Prudential Life Assurance. Keputusan MA tersebut juga dianggap sebuah sinyal positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan menerima pembagian uang dana operasional masing-masing Rp 100 juta. Pembagian dana yang kemudian bermasalah itu berlangsung di Mes DPRD, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.

PT Pertamina (Persero) akan menentukan pemenang tender dua kapal tanker raksasa milik perseroan hari ini. Proses penentuan pemenang tender itu sudah memasuki babak terakhir.

Bank Dunia menilai sektor prasarana di Indonesia selama ini sarat dengan praktek korupsi dan kolusi. Penyimpangan yang terjadi hampir di semua bidang prasarana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, seperti suplai air dan sanitasi, jalan dan transportasi, telekomunikasi dan listrik.