Keseriusan pengusutan kasus pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) senilai Rp 1,7 triliun menjadi salah satu kunci utama bagi Indonesia untuk bisa keluar dari daftar hitam pencucian uang.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui dana sumbangan dari partainya ke tim kampanye pasangan calon presiden Wiranto-Salahuddin sepengetahuannya hanya Rp 3,5 miliar. Ini, katanya, disumbangkan ke rekening khusus dana kampanye calon presiden yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai saldo awal. Itu dana DPP Golkar ke Pak Wiranto yang saya tahu, katanya tadi malam.
Departemen Kehutanan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan sistem antikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics Indonesia (GI), di Jakarta, Rabu (23/6).
31 Mei hingga 1 Juni 2004 yang lalu BIGS, ICW dan TIFA dipercaya menjadi narasumber pada lokakarya tentang RCS sebagai alat pemantauan kualitas pelayanan publik.
PATI-Kasus korupsi yang dilakukan tiga orang mantan pemimpin BPR/BKK dan seorang karyawan BPR/BKK Dukuhseti, Pati, sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
WONOGIRI- ''Substansi SE (Surat Edaran-Red) Mendagri tak melarang dana pur- nabakti,'' tegas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri, Drs Ige Budiyanto MSi.
UNGARAN -Kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Kabupaten Semarang atas dasar ajakan eksekutif, disinyalir terjadi duplikasi anggaran. Yakni, dari dinas itu sendiri dan atas dasar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
SEMARANG-Dugaan terjadinya penyimpangan dana beasiswa menjadi pembicaraan hangat dalam rapat pembahasan perubahan APBD 2004 antara Komisi A DPRD Kota Semarang dan Bawasda, Selasa (22/6).
MAKASSAR-Dugaan korupsi atas dana APBD 2003 di DPRD Sulsel senilai Rp 18,23 miliar. Sepertinya akan segera diusut setelah Anti Corruption Committe (ACC) memutuskan akan melaporkan kasus itu kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
SEMARANG- Komisi A DPRD Jateng secara resmi mengusulkan kepada pimpinan Dewan untuk menunjuk penasihat hukum terkait dengan telah diperiksanya anggota DPRD Jateng oleh Kejati. Sebab, persoalan dugaan korupsi atas penggunaan dana APBD Jateng 2003 itu dipandang sebagai masalah serius.