Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo Bambang Sugeng Rukmono menegaskan bahwa Plt Kabag Umum Sekretariat DPRD (Setwan) Sidoarjo Sunaryati belum tentu menjadi tersangka dalam kasus korupsi di DPRD Sidoarjo yang kini disidangkan.

Tindaklanjut dilaporkannya sebanyak 16 anggota panitia anggaran (panggar) DPRD Kabupaten HST atas tuduhan dugaan mark up dana APBD sebesar Rp2,9 miliar oleh tiga aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HST, Kejaksaan Negeri Barabai mulai melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD (Sekwan) dan mantan Bendahara DPRD HST.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Greenomics Indonesia menemukan banyak kasus korupsi terjadi dalam pengolahan hutan alam maupun hutan lestari. Penemuan diperoleh setelah kedua lembaga swadaya masyarakat ini melakukan kajian atas 44 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan 68 perusahaan pada hutan lestari.

Meskipun dilakukan pilpres secara langsung, politik uang dalam pemilu tetap efektif dilakukan akibat situasi ekonomi Indonesia yang tidak kondusif saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan daftar kekayaan para calon presiden dan wakilnya yang ikut pemilu putaran kedua pada akhir Agustus. Saat itu pemeriksaan terhadap kekayaan mereka sudah selesai, kata Wakil Ketua KPU Erry Riyana Hardjapamekas di kantornya kemarin. Itu sebabnya, KPK sangat membutuhkan masukan dari publik tentang kekayaan mereka.

Tim Sukses Megawati-Hasyim Muzadi dan calon wakil presiden (cawapes) dari Partai Demokrat Jusuf Kalla menolak tuduhan bahwa mereka telah menerima dana dari penyumbang fiktif untuk kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran pertama.

Pada persidangan dua terdakwa Nirwana Alie selaku mantan Pimpinan Bidang Operasional BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Edy Santoso, mantan Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri bank tersebut, Rabu (4/8), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seorang kurir bernama Antok, yang belum tertangkap hingga sekarang, masih tetap dipersoalkan.

Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Jusuf Kalla mengakui dana kampanye pemilihan presiden dari pihaknya yang bermasalah hanya Rp 600 juta, bukan Rp 3,5 miliar seperti yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia memastikan dana yang dianggap bermasalah itu bukanlah tindak pidana pemilu akibat kesengajaan, melainkan hanya kesalahan administratif.

Praktik korupsi dan kolusi bisnis eksploitasi kayu di hutan diduga dilakukan hampir semua perusahaan hak pengelolaan hutan dan hutan tanaman industri yang berdampak pada kerugian negara triliunan rupiah dan kerusakan hutan. Sedikitnya ditemukan sebanyak 44 modus operandi yang dimanfaatkan perusahaan tersebut dalam menjalankan praktik korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan aparat.

Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar membantah telah menghamburkan dana dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagaimana dituduhkan Kepala Seksi Verifikasi Pelaksana Anggaran Bandung II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Sudradjat.