Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, kemarin, menetapkan enam anggota dan Sekretaris DPRD Kampar sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD kabupaten itu senilai Rp1,125 miliar.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Transparency International (TI) Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan audit investigatif terhadap indikasi manipulasi dana kampanye capres yang telah mereka laporkan. Mereka khawatir masalah hukum pascapelanggaran belum jelas arahnya.

Kubu Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi meminta KPU membiayai pemasangan iklan kampanye selama tiga hari masa penajaman visi, misi, dan program kerja, 14-16 September.

Baru dilantik dua pekan lalu, tepatnya 4 Agustus 2004, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka telah meminta gajinya dibayar di muka. Hal ini diungkapkan salah satu sumber di sekretariat Dewan yang enggan disebutkan namanya, Kamis (19/8). Ia mengakui akan adanya permohonan Dewan untuk segera mencairkan dana representasi bulanan yang nilainya Rp 4 juta per anggota DPRD.

Kasus dugaan korupsi Rp 5,2 miliar dalam Anggaran Belanja DPRD Ciamis 2001/2002 yang melibatkan empat anggota dan bekas anggota DPRD setempat mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis kemarin. Dalam sidang yang berlangsung maraton dan dipimpin Saparudin Hasibuan itu dihadirkan empat terdakwa, yakni Dedi Sobandi (bekas Wakil Ketua DPRD, sekarang Wakil Bupati Ciamis), Dede Heru Susanto, Djadjuli, dan Nasuha Risaganiwa. Selama persidangan, terdakwa didampingi penasihat hukum dari Singap Pandjaitan dan rekan.

Kejadian menarik muncul saat persidangan terhadap Dedi Sobandi dan kawan-kawan digelar di Pengadilan Negeri Ciamis kemarin. Di tengah kerumunan orang yang tengah mengikuti sidang, beredar fotokopi surat bertajuk Dugaan Mark Up Belanja Barang. Surat sebanyak tiga lembar yang diteken oleh seseorang yang mengaku bernama Muhammad Rifki itu ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Ciamis, tertanggal 1 Mei 2004.

Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) masih memberikan kelonggaran kembali kepada para pengutang kakap melunasi utangnya. Penyelesaian obligor bermasalah ini akan ditempuh dengan dua opsi, yakni diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau diselesaikan sesuai kebijakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terdahulu.

Aktivitas lembaga antikorupsi sering berurusan dengan persoalan hukum pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya. Untuk memberi pengetahuan dasar tentang persoalan ini, berikut proses-proses hukumnya, maka pada awal Agustus 2004 Alexander Lay, seorang praktisi hukum mencoba mempresentasikan makalahnya.

Nasib pilu tampaknya sudah mengintai tiga pejabat Pemkab Ponorogo yang jadi tersangka kasus penyelewengan dana hibah Belanda senilai Rp 6,47 miliar. Setelah lepas dari tahanan Polwil Madiun dan menjadi tahanan kota, kini jabatannya diusik kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) daerah setempat.

Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez, mempersilakan aparat penegak hukum memeriksa dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) proyek pengerjaan jalan di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Belu. Pemeriksaan tersebut sangat penting untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.