Mantan Gubernur Jabar R. Nuriana dan mantan Sekda Danny Setiawan tidak bisa lepas tangan dan harus ikut bertanggung jawab dalam pencairan dana kaveling. Nuriana sebagai otorisator anggaran dan Danny Setiawan sebagai pelaksana otorisasi tahu betul penggunaan dana pos 2.14 bantuan instansi vertikal, tidak boleh dialokasikan untuk bantuan dewan.
Wali Kota Bengkulu Chalik Effendy, sepanjang Rabu (22/12), diperiksa secara maraton sebagai saksi dalam kaitan dugaan korupsi atas 19 proyek penunjukan langsung di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Chalik diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu sejak pukul 09.00, dan sampai dengan pukul 17.00 pemeriksaan belum juga selesai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melarang penyelenggara negara menerima parsel atau bingkisan berwujud barang dan gratifikasi berupa hadiah atau hibah di luar gaji pokok penyelenggara negara. Larangan serupa pernah disampaikan pimpinan KPK menjelang lebaran lalu.
Persoalan pendidikan di Indonesia begitu kompleks. Tak heran jika hak-hak dasar sebagian besar warga negara ini untuk memperoleh pendidikan, belum terpenuhi. Termarginalkannya hak-hak warga miskin untuk memperoleh pendidikan merupakan efek dari carut-marutnya pendidikan kita. Tidak dapat disangkal pula, derasnya arus komersialisasi dan kapitalisme pendidikan telah membuat semakin banyak orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan dasar di negara ini.
Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tergolong pejabat tinggi negara yang paling kecil harta dan kekayaannya, dibandingkan dengan para pejabat tinggi negara lainnya.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia khusus untuk mendukung upaya membongkar kasus pembelian 100 tank Scorpion. Pembentukan pansus ini merupakan dukungan politik terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi berharap KPK berani bertindak untuk mengungkap kasus memalukan ini, ujar Wakil Ketua Komisi I Effendy Choirie di sela kunjungan kerja ke Stasiun TVRI, Markas Angkatan Udara, Kodam Trikora, dan Lantamal V, Rabu (22/12) di Jayapura, Papua.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh segera membereskan lima kasus korupsi kelas kakap. Selain itu, Jaksa Agung diminta mengefektifkan tindak lanjut penyidikan berbagai kasus korupsi lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera membongkar korupsi yang terjadi di daerah- daerah konflik, terutama di Poso. Sebab, kerusuhan di daerah- daerah konflik tidak semata- mata karena adanya konflik antarkelompok masyarakat, melainkan karena adanya korupsi baik dalam korupsi dana pengungsi maupun korupsi di level birokrasi. Padahal di sisi lain, anggaran penyelesaian konflik di daerah-daerah konflik sangat besar, tetapi tidak banyak yang sampai ke rakyat.
Departemen Kehutanan (Dephut) telah memasukkan nama tiga bupati di sejumlah daerah ke dalam pejabat yang terlibat langsung dalam kegiatan illegal logging (pencurian kayu). Ketiga bupati itu kini telah menjadi tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan.
Adiwarsita Adinegoro dan Abdul Fatah, dua orang tersangka kasus penyalahgunaan dana milik Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) kemarin pukul 19.35 WIB resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak pukul 10.30 WIB.
