Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta agar penyaluran bantuan untuk korban bencana gempa serta tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dilakukan secara transparan. Keduanya juga mengimbau seluruh masyarakat menunjukkan kepedulian dengan memberi bantuan sesuai kemampuan.

Bantuan itu akan sangat berarti, menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan membuat mereka yang tertimpa bencana merasa tidak pernah sendirian, kata Hidayat.

Hidayat juga sependapat dengan langkah pemerintah menetapkan bencana di Aceh dan Sumut sebagai bencana nasional. Tetapi jangan berhenti sebatas slogan. Bantuan untuk korban bencana harus dikelola baik dan transparan, termasuk menyertakan bukti penerimaan dan penyampaian bantuan serta menghadirkan auditor untuk meminimalisasi penggelapan.

Jangan cederai bencana ini dengan korupsi. Jika memang ada yang dikorupsi, aparat diminta menerapkan hukuman sekeras-kerasnya, katanya.

Sebagai rasa dan solidaritas, pimpinan MPR berinisiatif memberikan sebagian gaji dan harta kekayaannya untuk membantu korban musibah. Kami, pimpinan MPR, berkomitmen akan merelakan atau menyumbangkan sebagian gaji kami untuk disumbangkan, papar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid seusai rapat, Senin (27/12).

Sementara Agung Laksono mengharapkan pemerintah segera melakukan upaya penanggulangan bencana, termasuk mengevakuasi korban dan memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Bantuan pemerintah mesti disalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan cepat serta transparan. Mengenai besaran dana yang dianggarkan untuk penanggulangan bencana itu, Agung menyebutkan DPR masih menunggu pemerintah. Pemerintahlah yang mengetahui apakah dana tersedia.

Menurut Agung, Rapat Pimpinan DPR baru akan diadakan Selasa ini. Tadi pagi Zainal Ma