Sejumlah perwira TNI, Polri, dan pejabat sipil diduga menerima aliran dana penebangan liar (illegal logging) sebesar Rp25,62 miliar dari pengusaha Malaysia Wong Tse Thung, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).
Sekitar 50 orang yang menamakan diri Brigade Aksi Tangkap Koruptor melakukan aksi unjuk rasa di Markas Besar Polisi Republik Indonesia kemarin. Mereka menuntut agar polisi menangkap dan menyita aset para koruptor.
Ada yang menarik dari hasil Muktamar X Jamiyyah Ahlith Thariqah Al Mu
Sebanyak 8 perusahaan kemarin mengikuti tender pengadaan helikopter angkut MI-17 produksi Rosoboronexport, Rusia, senilai USD 35,2 juta di Mabes TNI-AD. Dari 8 perusahaan itu, ada beberapa rekanan yang justru mengajukan penawaran mencapai USD 1 juta lebih tinggi dari pada plafon, yakni USD 36,2 juta. Mabes TNI-AD membutuhkan setidaknya lima hingga enam armada MI-17 baru. Satu unit MI-17 harganya diperkirakan USD 4,75 juta.
Amuk massa kemarin siang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan orang merusak Kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) NTB di Jl Langko, Mataram. Mereka berteriak-teriak memaksa Kajati (kepala Kejaksaan Tinggi) NTB agar tidak lagi mengusut kasus korupsi.
Upaya masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemberantasan korupsi kembali dikebiri. Pada Senin (28/3) siang kemarin, demonstrasi antikorupsi yang dilakukan mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang, Sumatera Selatan, dibubarkan segerombolan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya.
SEMUA penyidik kejaksaan yang menangani kasus korupsi sudah diperintahkan untuk bersikap terbuka kepada masyarakat. Semua masukan dari pihak mana pun kami terima dengan tangan terbuka, ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumsel, RMS Diponegoro.
Tenggat waktu 100 hari pemberantasan korupsi telah lewat, dan belum satu pun tersangka kasua korupsi yang ditahan. Akan tetapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyatakan tetap serius menangani kasus-kasus korupsi di Sumsel.
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar turut memantau indikasi korupsi di daerah. Caranya, anggota DPR diminta memberikan laporan dugaan korupsi yang mungkin terjadi di masing-masing daerah perwakilannya.
Hingga hari terakhir masa pendaftaran calon anggota Komisi Kejaksaan kemarin, tercatat ada 178 orang yang mendaftarkan diri. Dari jumlah itu, menurut Sekretaris Panitia Seleksi Hendarman Supandji, kebanyakan adalah para advokat yang masih aktif, seperti anggota Tim Pengacara Muslim Mahendradatta.
