Meski pemerintah telah menetapkan besaran kenaikan harga bahan bakar minyak, ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Sukabumi tetap turun ke jalan untuk berdemonstrasi, Minggu (2/10) kemarin.

Mahkamah Agung harus memberi akses bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut praktik mafia peradilan di MA. Penangkapan Harini Wiyoso, pengacara yang mantan hakim tinggi Yogyakarta, dan lima pegawai MA, Jumat lalu, membuktikan adanya perdagangan perkara di MA.

Dalam menghadapi korupsi yang endemik dan sistemik, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk membentuk KPK sebagai suatu super body yang diberi wewenang besar untuk memberantas korupsi yang sudah masuk ke dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum, serta meluas hampir ke semua bidang kehidupan.

Peserta terendah dinilai tidak puas karena kalah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti temuan tim reformasi yang bertugas mengkaji SP3 kasus korupsi TAC (technical assistance contract) Pertamina dan PT UPG (Ustraindo Petro Gas) senilai USD 24,8 juta yang melibatkan mantan Mentamben Ginandjar Kartasasmita.

Anggaran tambahan untuk Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp 1,473 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan belum juga cair.

Rp 5,317 triliun sebagai tanggungan Jampidsus.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menyita harta Gubernur nonaktif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh meski dirinya menolak.

Badan Kehormatan DPR telah mendapat dan mengumpulkan dokumen yang memberikan petunjuk keterlibatan langsung anggota DPR dalam praktek percaloan dana pascabencana di daerah-daerah.

Sebanyak 149 unit rumah dinas/jabatan Kejaksaan Agung, berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ditempati oleh orang yang tidak berhak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak Jaksa Agung mengeluarkan peraturan yang tegas tentang penghunian rumah dinas.