Menarik menyimak hasil rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi masalah hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (26/9) malam.
Sidang korupsi APBD Donggala yang mendudukkan Ketua DPRD Donggala Ridwan Yalidjama di PN Palu, Sulteng, kemarin ricuh. Dua kelompok pro kontra persidangan bentrok.
Kebijakan pemerintah memberikan uang kepada rakyat miskin sebesar Rp 100.000 per bulan memicu kritik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengkritik mekanisme subsidi semacam itu karena merupakan bentuk lain dari politik uang dan tidak akan menyelesaikan masalah.
Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) menilai, proses rekrutmen pegawai negeri sipil di tahun 2005 merupakan kebijakan populis, tetapi sekaligus sangat rawan karena memunculkan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Apalagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan 70 persen dari PNS yang dibutuhkan (300.000 orang) akan diambil dari tenaga honorer.
Berapa gaji sebulan seorang sersan kepala (serka) dengan jabatan komandan peleton bermasa kerja 16 tahun, tanggungan keluarga satu istri dan dua anak? Rp 1.152.500 plus uang lauk-pauk Rp 542.500. Cukupkah? Tidak!
Keterangan saksi ahli dalam sidang kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 2003, Selasa (4/10), memberatkan terdakwa Gubernur Banten Djoko Munandar.
Lima staf Mahkamah Agung (MA) yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima suap. Karena itu, rapat pimpinan MA kemarin siang memutuskan memberhentikan sementara kelima staf nakal itu.
Dalam usianya yang ke-60 tahun ini, ada pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan Presiden dalam kaitannya dengan pengambilalihan aktivitas bisnis militer, yaitu penerbitan tentang pengaturan pengambilalihan tersebut melalui peraturan presiden (perpres). Hal ini mendesak untuk dilakukan mengingat selain merupakan amanat undang- undang, juga dari batas waktu yang ditentukan sejak diundangkannya, 16 Oktober 2004, hingga hari ini belum mendapatkan kemajuan yang signifikan. Hasil inventarisasi bisnis militer yang dilakukan Mabes TNI dan Dephan misalnya, terpaksa mundur dari jadwal yang seharusnya, tanggal 27 September 2005. Selain itu mulai terjadi penjualan aset maupun saham yang dimiliki oleh TNI kepada perusahaan-perusahaan.
Adiwarsita Adinegoro, terdakwa kasus korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menerima dana titipan program inventarisasi dan pembinaan hutan. Dana sejumlah US$18,48 juta yang diserahkan pengurus lama, yaitu Mohammad Bob Hasan, merupakan uang negara.