Di tengah kondisi rakyat sedang ditimpa kesulitan, pejabat negara harus merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, kendati tunjangan pejabat negara tidak terlalu besar, pejabat negara harus merelakan untuk tidak menerimanya guna mengurangi beban penderitaan rakyat.
Setelah mengalami penundaan, proses inventarisasi bisnis TNI dinyatakan selesai dan datanya telah diterima pihak Departemen Pertahanan.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menilai, kinerja Kejaksaan Agung selama setahun terakhir tidak memuaskan. Penilaian itu muncul karena hingga saat ini belum ada kasus korupsi besar yang berhasil diselesaikan Kejaksaan Agung.
Setelah KPK menangkap lima pegawai Mahkamah Agung karena menerima suap 400.000 dollar AS dan Rp 800 juta, MA kini memperketat pengawasan di pelataran parkir, warung telepon, sampai kantin di lingkungan MA. Alasannya, di tiga titik itu- lah transaksi perdagangan perkara diduga banyak terjadi.
Pemeriksaan kasus percaloan anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat sudah berjalan lebih dari sebulan. Namun, sampai kini Badan Kehormatan DPR belum juga melimpahkan kasus ini pada aparat hukum. Seiring memasuki masa reses, pemeriksaan kasus ini bahkan terkesan bergeming.
Sejak Selasa (4/10), Direktur Utama Amanah Motor M Wana dan wakilnya, Atin Nur Maulana, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bekasi setelah berkas pemeriksaan atas kedua tersangka kasus penggelapan dan penipuan itu dinyatakan lengkap oleh tim Kejari Bekasi.
Ketua Tim Pemburu Koruptor Basrief Arief menyatakan pihaknya sedang merumuskan materi kerja sama untuk menarik aset-aset koruptor di luar negeri, khususnya sejumlah rekening koruptor di Swis.
Setelah beberapa waktu lalu berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, mantan Menag Said Agil Husin Al-Munawar disidang hari ini. Pria kelahiran Palembang itu menjadi terdakwa pertama dari para mantan anggota kabinet yang diadili terkait kasus korupsi DAU (Dana Abadi Umat) Rp 700 miliar hasil penyidikan Timtastipikor.
Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Slamet Effendy Yusuf menyatakan proses penyelidikan kasus percaloan di DPR tak akan menguap sekalipun DPR sedang menjalani masa reses.
Sementara itu, dua tersangka baru kasus kredit macet PT Arthabama Textindo (ABT) di Bank Mandiri senilai Rp 49 miliar mangkir dari pemeriksaan. Seharusnya, dua tersangka berinisial CEA dan HS itu diperiksa dua hari lalu. Mereka tidak hadir di gedung Bundar dengan alasan sakit. Penyidik pun harus menjadwal ulang pemeriksaan mereka.
