Dua pejabat Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Soedji Darmono dan Ishak Harahap, mengajukan banding. Kedua pejabat Ditjen Anggaran ini dihukum 2 tahun, jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI Tahun 1998 masih berlaku. Pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto harus tetap dilanjutkan meski peluang pemberian grasi terhadap Pak Harto itu tetap terbuka.
Koruptor dana kemanusiaan dan pelaku tindak kekerasan diduga bekerja sama dalam melakukan teror yang selama ini terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Hal itu tampak dari banyaknya kasus kekerasan yang muncul seiring dengan upaya pengungkapan kasus korupsi dana kemanusiaan Poso.
Aparat Kejaksaan Tinggi Jambi akan melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi pengadaan buku dan alat peragaan untuk sekolah madrasah oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Jambi. Kejaksaan menduga ada penyimpangan, baik prosedur penunjukan pelaksana pekerjaan maupun indikasi penyelewengan sejumlah dana sebesar Rp 1,2 miliar. Proyek pengadaan buku dan alat peraga ini didanai APBN 2004 dengan nilai keseluruhan Rp 5 miliar.
Pemerintah kembali mengingatkan agar instansi vertikal di daerah seperti kepolisian dan kejaksaan tak menerima anggaran dari APBD. Selama bertugas, mereka harus menggunakan anggaran dari APBN.
Perjalanan hidup Khairiansyah Salman, mantan auditor BPK yang bersama KPK membongkar kasus suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada November 2005, tidak ubahnya seperti kincir angin. Itu terjadi setelah dia terpilih sebagai penerima Integrity Award 2005 dari Transparency International, sebuah organisasi gerakan antikorupsi dunia yang bermarkas di Berlin, Jerman, pada 11 November 2005.
Mantan Menteri-Sekretaris Negara Muladi diperiksa pekan ini.
Salah satu akar masalah yang menyuburkan korupsi adalah ketertutupan lembaga negara atas informasi yang seharusnya menjadi hak publik. Dengan ketertutupan itu, mekanisme pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan kontrol dan pengawasan masyarakat.
Anggota Komisi I Djoko Susilo mengungkapkan diduga telah terjadi penyelewengan dana sebesar sekitar Rp28 miliar di dua Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, yang dilakukan oleh dua oknum pejabat di bagian Imigrasi.
