Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Selasa (3/1) menangkap Jimmy Andri Lumanaouw, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andri tertangkap basah menerima suap dari Walter Sigalinggi, saksi perkara korupsi dengan terdakwa bekas Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Junaidy, sekitar pukul 22.00 WIB, di restoran Chamoe-Chamoe, kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui tindakan polisi menyidik Bupati Asahan atas dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Asahan 2003. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara Komisaris Besar Suryadarma langsung memanggil Ris melalui Wakil Gubernur Sumut Rudolf Pardede untuk memeriksanya.
Sepanjang tahun 2005, Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah menyampaikan 228 permintaan izin pemeriksaan pejabat kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Dari jumlah itu, 200 di antaranya sudah ada surat izin pemeriksaan sebagai saksi maupun tersangka.
Publik Sulawesi Utara sebagai daerah yang dikomandaninya saat ini tentu saja berharap agar Ali Mazi terbebas dari segala hukuman.
Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta kepada polisi atau lembaga apa pun yang memiliki otoritas penanganan tindak korupsi untuk mengumumkan tersangka korupsi, termasuk di dalamnya mengumumkan nama-nama yang sedang ditangani dan sejauh mana penanganan itu sudah dilakukan. Harapannya, masyarakat tahu sampai di mana dan apa yang sudah dilakukan aparat sehingga bisa membantu mengawasi.
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tastipikor menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan anggota DPR Mahadi Sinambela pada pekan ini. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi pengalihan aset hak guna bangunan tanah Hotel Hilton, yang diduga merugikan negara setidaknya Rp 1,7 triliun.
Rencana eksekusi 33 dari 43 mantan anggota DPRD Sumatera Barat, terhukum kasus korupsi APBD yang rencana dilakukan Kejaksaan Negeri Padang, kemarin akhirnya diundur. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Antasari Azhar mengatakan, penundaan dilakukan karena kejaksaan memerlukan persiapan, bukan karena tekanan pihak lain.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sangat malu ketika membicarakan masalah korupsi karena hasil survei oleh Transparency International Indonesia menyatakan partai politik dinilai paling korup, sementara ia adalah Ketua Umum Partai Golkar.
