Herman Allositandi, mantan ketua majelis hakim kasus korupsi investasi medium term note (MTN) dengan terdakwa mantan Dirut PT Jamsostek Ahmad Djunaidi, belum diperiksa polisi. Sebab, untuk memeriksa Herman dalam kasus pemerasan yang dilakukan Panitera Pengganti PN Jaksel Jimmy Adrian Lumanauw, Mabes Polri perlu izin dari Mahkamah Agung.
Lima penyidik Bareskrim Polri yang diduga melakukan keteledoran dalam penyusunan berkas acara pemeriksaan (BAP) Nurdin Halid bakal segera diajukan ke sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP). Kepastian itu disampaikan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Yusuf Manggabarani.
Kepolisian RI tengah memfokuskan pemeriksaan skandal Bank BNI pada dua mantan petingginya, yaitu mantan direktur utama Saefuddin Hasan dan mantan wakil direktur utama Arwin Rasyid yang kini menjadi Direktur Utama PT Telkom.
Dugaan korupsi dalam proyek Indonesia Investment Year (IIY) 2003-2004 dimungkinkan melebar. Pengucuran kredit Rp 25 miliar oleh Bank Mandiri dinilai janggal. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami hal itu.
Aksi mogok makan 20 guru swasta di Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Forum Guru Sekolah Swasta (Forgusta), terus mendapat simpati berbagai kalangan, termasuk di antaranya Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).
Sebelumnya, Sabtu (31/12) lalu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR H Bachrudin Nasori SSi MM yang juga duduk di Komisi IX, menengok puluhan guru swasta yang mogok makan di depan pintu masuk gedung DPRD Kabupaten Tegal itu.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengganti seluruh majelis hakim perkara kasus korupsi PT Jamsostek dengan terdakwa Ahmad Djunaidy. Penggantian tersebut penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap majelis hakim.
Audiensi antara Komisi Yudisial dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melahirkan agenda revolusioner, seleksi ulang hakim agung dengan payung hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apakah ide tersebut dimungkinkan dari kacamata hukum tata negara?
Persoalan korupsi tetap akan menjadi fokus penegakan hukum di era tahun 2006 ke depan. Korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik.
