Pemerintah memotong anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menekan beban anggaran negara yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2016.
Seputar Berita Antikorupsi
9 Juni
Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar Konvensi Antikorupsi 2016. Konvensi diadakan tanggal 17 Juni 2016 sampai 19 Juni 2016.
Mengambil tajuk #TadarrusAntiKorupsi #BerjamaahLawanKorupsi, konvensi bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
Ketua PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pembukaan konvensi tersebut mengatakan, upaya melawan korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan membangun budaya baru, yakni budaya antikorupsi.
Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Presiden RI Joko Widodo diminta memberikan instruksi bagi pejabat yang tercatat memiliki kantung-kantung di negara suaka pajak (Tax Haven country). Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra.
“Saya harap ada satu instruksi dari Presiden, bagi pejabat yang merasa memiliki kantung di Tax Haven country untuk segera mengumumkannya,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Juni 2016 – Direktur Eksekutif KATADATA, Metta Dharmasaputra, mengharapkan pemerintah dan pihak yang tersangkut dalam kasus ‘Panama Papers’ bersikap secara aktif. Hal ini menengok tenggelamnya isu tersebut setelah hanya dua bulan kemunculannya.
“Panama Papers heboh, tapi sekarang seperti hilang tertelan bumi,” kata Metta dalam diskusi ‘Apa Kabar Panama Papers?’ di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2016.
Kemunculan isu lain di Indonesia membuat kasus ini seakan tidak berjejak dan tidak begitu mengguncang layaknya di negara lain.
POKOK BERITA:
“Sumber dana Teman Ahok Ditelusuri”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Jumat, 17 Juni 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Juni 2016 – Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Ini mengingat infrastruktur yang ada dianggap belum memadai.
“Prakondisinya disiapkan dulu”, kata Firdaus di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016. Prakondisi tersebut mencakup regulasi, kelembagaan, database, dan harmonisasi antara institusi penegakannya.
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Juni 2016 – Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas.
“Bisa jadi antiproduktif untuk sektor lain, baik itu korupsi seperti money laundering (pencucian uang), dan lainnya,” kata Firdaus di Jakarta, 15 Juni 2016.
