Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Kemarin, Manajer Proteksi dan Audit Penerimaan Pajak PT GI, Suharto, diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penjualan tiket domestik.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Indonesia Corruption Watch, dan Aceh Working Group akan menggugat Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi karena memecat Leo Nugroho sebagai Manajer Investigasi Satuan Korupsi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Endang Yuliarti sebagai Sekretaris Deputi Perumahan ke Pengadilan Hubungan Industrial BRR.
Dua pelaku, Henry Leo dan Mayjen Subarda Midjaja, berjanji tak melewati tenggat.
Ishak, mantan konsultan bisnis terpidana seumur hidup dalam perkara pembobolan Bank BNI oleh Grup Perusahaan Gramarindo yaitu Adrian Waworuntu, menyatakan tidak mau merugikan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung.
Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR, diharapkan mencantumkan tentang pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa hak atas memperoleh kebebasan informasi. Komisi Ombudsman Nasional bisa menjadi alternatif lain, bila Komisi Informasi sebagai lembaga baru tidak dapat dibentuk.
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memeriksa dua hakim karier yang menangani perkara suap di tubuh Mahkamah Agung, Kresna Menon dan Sutiyono, Selasa (11/7). Keduanya ditanyai apakah keduanya mengetahui aksi walk out tiga hakim ad hoc tipikor
Mendiang Brigadir Jenderal Koesmayadi (Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat) sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter Mi-17. Pemeriksaan oleh tim penyidik koneksitas baru dilakukan sekali, pada 1 Juni, dan belum sempat dilanjutkan kembali.
Kejaksaan Agung ternyata juga merasakan selama ini aparat penegak hukum sering berbohong dan mengingkari etika profesi. Akibatnya, masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum, bahkan menilai yang dilakukan penegak hukum atas dasar kepentingan tertentu. Meskipun belum sampai ke titik nadir, kepercayaan masyarakat ini harus dipulihkan segera.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin batal hadir sebagai saksi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara. Hamid tidak bisa hadir karena harus menghadiri pengesahan RUU Kewarganegaraan di DPR. Jaksa akan memanggil lagi Hamid pada sidang 18 Juli mendatang.
