Dalam misi dan perjuangannya saat ini, lembaga swadaya masyarakat atau LSM perlu membangun strategi baru, apalagi banyak gerakan LSM yang berubah setelah masa Orde Baru. Kini, LSM dan negara mulai saling mendekatkan diri. Mereka membangun kerja bersama.
Rencana pemerintah memberikan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil disambut positif oleh publik. Sayangnya, pemberian gaji tambahan itu diyakini belum cukup untuk mengangkat kesejahteraan maupun kinerja pegawai negeri.
Nyogok tapi dapat kepastian, tidak nyogok tapi tidak dapat kepastian, pilih mana? Itulah pertanyaan yang saya ajukan kepada banyak pengusaha belakangan ini. Tentu setelah mendengar keluh kesah mengenai lesunya perekonomian sejak dua tahun lalu. Kini banyak pengusaha memang takut nyogok. Ini seiring dengan semakin gencarnya usaha pemberantasan korupsi di kalangan pejabat pemerintah.
Seleksi hakim agung mulai diramaikan oleh praktik percaloan. Sejumlah orang yang mengaku suruhan petinggi Komisi Yudisial mendatangi para peserta seleksi dan menjanjikan bisa meloloskan mereka.
Dalam dokumen itu terungkap, pada 12 September 1998 melalui surat nomor 525.26/675/TU.pimp, Suwarna memberikan rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit kepada PT KBS. Rekomendasi Suwarna itu dilayangkan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta. Dalam dokumen itu juga tercantum, Agung Laksono sebagai pemilik saham sebesar 40 persen di KBS. Sisanya dimiliki Vence Rumangkang (30 persen), Wiely Sugiharto (20 persen), dan Gina Giana (10 persen). Pada 1998 itu, Agung Laksono bertindak sebagai Direktur Utama.
Kejaksaan Agung menghentikan pengusutan dugaan pemerasan jaksa Jasman Panjaitan terhadap terdakwa perkara korupsi Darianus Lungguk Sitorus. Keputusan itu muncul setelah Sitorus menyatakan tak pernah diperas oleh Jasman, apalagi sampai memberikan uang. Padahal pengusutan dilakukan setelah dalam pembelaannya, 3 Juli lalu, Sitorus mengaku diperas oleh Jasman sebesar Rp 84,6 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengancam mempersoalkan melakukan upaya hukum pemerintah menerbitkan instruksi presiden yang melindungi pejabat pemerintah dari pengusutan kasus korupsi.