Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan kenaikan anggaran Rp 150 miliar untuk tahun depan, dari Rp 1,13 triliun pada 2006 menjadi Rp 1,28 triliun.

Departemen Pertahanan akhirnya melimpahkan kasus penyelewengan dana perumahan prajurit TNI sebesar Rp 225,8 miliar ke Polisi Militer Angkatan Darat untuk dilakukan pendalaman.

Keluarga Rusadi Kantaprawira, anggota Komisi Pemilihan Umum dalam kasus korupsi pengadaan tinta, didampingi penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea, meminta Mahkamah Agung membebaskan Rusadi. Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan pengadilan banding dinilai tidak lagi sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika hanya terbukti melawan hukum material.

Hingga kemarin Mabes Polri masih menunggu jawaban dari pihak kejaksaan apakah berkas Dirut PLN Eddie Widiono sudah dinyatakan lengkap (P-21) ataukah perlu perbaikan kembali. Seperti diketahui, berkas tersebut sudah dilimpahkan sekitar dua minggu lalu.

Posisi mantan Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Samuel Ismoko mulai terjepit. Dalam kesaksiannya di persidangan kemarin, mantan Kadiv Hukum BNI Tri Kuntoro mengaku telah memberikan uang Rp 450 juta kepada Ismoko dan mantan Kanit II Perbankan dan Money Laundering Kombes Irman Santosa.

Jaksa Cecep Sunarto dan Burdju Ronni, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan pemerasan dan penyuapan, sedianya Selasa (1/8) ini diperiksa penyidik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Markas Besar Kepolisian RI. Keduanya diduga menerima uang Rp 550 juta dari mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaidi, saat menangani perkara korupsi di PT Jamsostek.

Pertemuan jaksa agung se-ASEAN dan Tiongkok yang dimulai kemarin diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah RI untuk memudahkan pemulangan aset buron kasus korupsi yang melarikan uang negara ke negeri Tirai Bambu.

Duplikasi Surat Keputusan Duta Besar RI di Malaysia yang ditandatangani Jacob Dasto masih tetap misterius. Padahal, SK Dubes Nomor 021/SK DB/099 tanggal 20 Juli 1999 tersebut berakibat terjadinya praktik pungutan liar atas berbagai fasilitas keimigrasian yang diberikan seluruh Konsulat Jenderal RI di Malaysia.

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) memberi sinyal keengganannya mengelola aset bisnis TNI. Direktur PPA M. Syahrial mengatakan pihaknya akan menangani penjualan aset-aset yang pernah dikelola eks BPPN. PPA hanya akan mengelola aset yang tidak bermasalah secara hukum.

Direktur Utama PT Brocollin International Dicky Iskandar Dinata batal bersaksi kemarin di sidang dugaan korupsi penyidikan pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru. Majelis hakim persidangan dengan terdakwa mantan Direktur Ekonomi Khusus Markas Besar Polisi, Brigadir Jenderal Samuel Ismoko, mengagendakan Dicky bersaksi besok.