Permasalahan

Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini sedang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (RPP Warga Binaan). Dalam RPP ini diatur tentang hak bagi narapidana anak, narapidana kejahatan umum, dan narapidana kejahatan khusus - termasuk korupsi - dalam mendapatkan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.

POKOK BERITA:

“KPK Deteksi Imbal Balik Lain”

http://koran.tempo.co/konten/2016/09/02/404434/KPK-Deteksi-Imbal-Balik-Lain

RINGKASAN MINGGUAN

Antikorupsi.org, Jakarta, 31 Agustus 2016 – Koalisi Pilkada Bersih menolak upaya DPR RI untuk membuka peluang terpidana mencalonkan diri. Upaya DPR RI tertuang dalam wacana revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2016 tentang Pencalonan.

“Upaya ini melecehkan akal sehat,” kata anggota Koalisi Pilkada Bersih, Donal Fariz dalam jumpa pers di Kantor ICW, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurutnya, wacana revisi PKPU nomor 5 tahun 2016 bertentangan dengan keinginan publik yang menginginkan calon kepala daerah bersih dari permasalahan hukum.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, upaya revisi Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 melalui Rancangan PP (RPP) Warga Binaan tidak semestinya dilakukan. Perubahan dinilai bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter menilai alasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 melalui Rancangan PP (RPP) Warga Binaan tidak konsisten.

“Tidak jelas alasannya apa. Ada alasan soal kelebihan kapasitas, sisi lain diskriminasi, lalu ada lagi soal kericuhan yang terjadi di lapas,” ujar dia dalam diskusi di Kantor ICW, Kamis, 1 September 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang layak disoroti. Sebabnya adalah persoalan seperti tingginya tingkat kemiskinan, korupsi, dan pembangunan bermasalah.

“Permasalahan itu lahir akibat tata kelola yang buruk,” kata Adnan dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Jakarta, Antikorupsi.org, 1 September 2016 – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Banten Bersih menyerukan penolakan terhadap praktik politik dinasti di Provinsi Banten. Praktik politik tersebut dinilai membahayakan proses demokrasi.

“Masyarakat Banten harus lepas dari bayang-bayang keluarga korup,” ujar aktivis Forum Banten Bersih, Beno Novit Neang dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.