Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update 20-26 Oktober 2016
Tuesday, 01 November 2016 - 00:00
RINGKASAN MINGGUAN
- Dua Tahun Memerintah, Jokowi – JK Dinilai Abai Terhadap Sektor Hukum www.antikorupsi.org/Z8n
- Sikap Presiden Terhadap KPK Memprihatinkan www.antikorupsi.org/Z8s
- 2 Tahun Jokowi-JK: Pemberantasan Korupsi Belum Memuaskan www.antikorupsi.org/Z82
UPDATE STATUS
20 Oktober
- KPK memeriksa tersangka Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti, terkait dugaan korupsi pengadaan pupuk di PT Berdikari Persero.
- KPK memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Firmansyah, terkait dugaan kasus suap Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian.
- KPK memeriksa enam orang tersangka dari pihak swasta terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek penerapan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).
- KPK menahan Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri pada 2011 sampai 22 Juli 2015 dan staf Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).
21 Oktober
- KPK menahan Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Grup, Hartoyo, pasca penetapan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemberian suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD Perubahan 2016.
- KPK memeriksa Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA), Hartoyo, terkait kasus dugaab suap proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD Perubahan 2016.
- KPK mengumumkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, sebagai tersangka penyuapan kepada sejumlah anggota DPRD terkait pengesahan APBD Tanggamus 2016.
- KPK memeriksa dua pejabat Kementerian PUPR, Direktur Pembangunan Jalan, Gani Ghazali Akman, dan Direktur Preservasi Jalan, Nurdin Manurung, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU PR).
- KPK memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerapan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Sugiharto.
- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menghentikan penyidikan sejumlah kasus dugaan korupsi yang belum dilengkapi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Empat kasus itu yakni dugaan korupsi pembelian KM Fai Sayang di Kabupaten Halmahera Tengah pada 2012, dugaan korupsi pembangunan rumah komersil pertemuan nelayan di Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Ternate pada 2007, dugaan korupsi SPPD fiktif Pemkab Halmahera Utara pada 2012-2014, dan dugaan korupsi APBD Halmahera Barat pada 2007-2009.
24 Oktober
- KPK memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Kementerian Kesehatan dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
- KPK memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, sebagai tersangka terkait korupsi penerbitan izin pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, dan tersangka, Wisnu Wardhana, terkait dugaan korupsi penjualan aset milik Badan Usaha Milik Daerah PT Panca Wira Usaha (PWU).
- Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menghentikan proses tiga kasus yang sudah masuk tahapan penyidikan dan penetapan tersangka, yakni kasus sapi bunting, gerobak jilid I, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Alasan pemberhentian karena sudah ada pengembalian kerugian negara.
- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memeriksa empat tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan fiktif Dinas Pasar Kota Malang.
25 Oktober
- KPK menunda pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek e-KTP. Gubernur Bank Indonesia itu mengirim surat ke KPK meminta agar jadwal pemeriksaannya diundurkan.
- KPK menahan Menteri Kesehatan (2004-2009), Siti Fadilah Supari, dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Kemenkes tahun anggaran 2006-2007.
- Sidang praperadilan Irman Gusman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan permohonan praperadilan yang akan disampaikan tim kuasa hukum mantan Ketua Dewan Perwakulan Daerah (DPD).
- Bupati Rokan Hulu nonaktif, Suparman, menjalankan sidang perdana kasus suap pengesahan APBD Riau 2014, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.
- KPK memeriksa pegawai negeri sipil di Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridho Insana, sebagai saksi mahkota kasus korupsi atas penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana.
26 Oktober
- KPK memeriksa panitera di Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur Sidauruk, sebagai saksi untuk perkara suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, guna memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton pada 2011 dengan tersangka Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun.
- Sidang praperadilan Irman Gusman dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menghentikan tiga kasus korupsi yakni kasus sapi bunting, pengadaan gerobak jilid I, dan penerangan jalan umum karena tidak ada kerugian negara.
BAGIKAN
