Bantuan pendidikan; Penyampaian Voucher Tidak Rugikan Keuangan Negara

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar, DKI Jakarta I) mengatakan, penyampaian voucher yang dilakukannya pada Safari Ramadhan lalu tidak merugikan keuangan negara karena sudah dianggarkan sebelumnya. Pendistribusian juga tidak untuk memperkaya diri atau orang lain. Voucher itu bukan uang, ujar Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Penertiban Rekanan Dilakukan per Tender

Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsekal Muda TNI Slamet Prihatino menilai upaya penertiban perusahaan rekanan, khususnya terkait pengadaan senjata, baik di lingkungan Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, dan ketiga angkatan, cukup dilakukan dalam setiap tender pengadaan.

Uang PT Timor Jadi Rebutan

Pengacara PT Timor gagal mencairkannya.

Lingkaran Dalam Presiden

Kembali ke business as usual, berita terhangat dari Jakarta adalah penambahan anggota di lingkaran dalam Presiden.

Soal Unit Kerja Presiden

A President

Remisi, Hak Narapidana atau Dagangan?

Sungguh enak menjadi Tommy Soeharto. Dengan mulus, jalan tol di penjara telah dilewatinya sehingga putra bungsu mantan presiden Soeharto ini bisa menghirup udara bebas pada 30 Oktober, tanpa harus menyelesaikan hukuman 10 tahun penjara. Bila saja narapidana kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita itu bukan Tommy, apakah remisi (potongan hukuman) juga deras mengucur dan pembebasan bersyarat diberikan?

Sebuah Ritual Mencari Hakim

Dua hari ini adalah hari besar bagi Komisi Yudisial. Komisi ini akan melakukan wawancara terbuka kepada sembilan calon hakim agung yang dinilai telah lolos profile assessment atau penilaian kepribadian. Inilah ajang pertama KY dalam merekrut calon hakim agung.

KPK Periksa Enam PNS Kabupaten Kendal

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa enam pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Hendy Boedoro senilai lebih dari Rp 64,1 miliar.

2.000 Kecamatan Dapat Dana Rp 1,5- 3 Miliar; Dewan: Itu Rawan Dikorupsi

Pemerintah tetap memiliki komitmen tinggi untuk menyukseskan program otonomi daerah. Karena itu, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) berencana memberikan dana bantuan kepada 2.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap kecamatan direncanakan menerima dana bantuan Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Disidang

Semua sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham.

Subscribe to Subscribe to