Sebanyak 24 kepala desa di Jawa Tengah masuk penjara karena kasus korupsi. Mereka menjalani hukuman mulai enam bulan sampai satu tahun penjara.

Kepolisian adalah instansi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Komisi Ombudsman Nasional pada Januari hingga Oktober 2006, pengaduan soal kepolisian sebanyak 31 persen, lebih besar dibanding instansi lainnya. Pengaduan cukup banyak juga dialamatkan kepada pemerintah daerah (24 persen) dan Badan Pertanahan Nasional (enam persen).

Tambahan itu bentuknya gelondongan.

Sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah paling banyak memperoleh dana bantuan pendidikan berupa voucher dibanding sekolah-sekolah swasta lainnya.

Pasca-runtuhnya Uni Soviet, bagai domino, negara-negara Eropa Tengah dan Timur berubah haluan. Mereka ramai-ramai membuang ideologi dan sistem komunis ala Soviet dan merangkul pasar bebas. Dari ke-15 negara itu, Rusia berubah sangat radikal, terutama sistem ekonominya. Pendekatan terapi kejut dalam perubahan ekonomi menjadi sistem pasar bebas.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan, Wakil Wali Kota Pematang Siantar Imal Raya Harahap, dan Pelaksana Tugas Sementara Kepala RSU Pematang Siantar, Iswan Lubis, bersalah karena terlibat dalam persekongkolan tender renovasi bangsal RSUD Pematang Siantar, Senin (13/11). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa ketiganya.

Ketua DPRD Kota Denpasar periode 2004-2009 Ketut Sukita dituntut hukuman penjara 18 bulan dalam sidang hari Senin (13/11). Sementara Bupati Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Johannis Amping Situru, diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi atau PT Tipikor tetap menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada AKP Suparman, mantan penyidik KPK yang memeras saksi yang ia periksa, Tintin Surtini. Suparman juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta atau subsider enam bulan.

Pemerintah Prancis memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Mereka membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan draf RUU Antikorupsi.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dibantu oleh Perancis melakukan harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption.