Pemilu 2024 Agak Laen dan Penuh “Plot Twist”

Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung, ada banyak persoalan yang muncul dan jadi perbincangan publik. Sejumlah kejanggalan yang terjadi tidak hanya saat masa kampanye, pemilihan hingga pengumuman pemenang, tapi juga jauh sebelum itu. Merespon hal ini, ICW coba mengulas sekelumit persoalan Pemilu 2024 dengan lebih ringan lewat podcast Di Atas Meja dengan tajuk, “Pemilu 2024 28 Agak Laen!” bersama Inaya Wahid yang tayang di YouTube pada Sabtu, 16 Maret 2024.

Keterbukaan Informasi PBJ Setelah Lahirnya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021: Identifikasi Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan

Di tengah masih tingginya korupsi Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ), PBJ semestinya dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel kepada publik. Dengan demikian, peluang publik untuk turut mengawal PBJ semakin terbuka.

Rekrutmen Staf Kontrak Divisi Pengelolaan Pengetahuan

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai organisasi masyarakat sipil berkomitmen untuk menguatkan kontribusi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui kerja-kerja selama ini, termasuk diantaranya bersama dengan jaringan yang tersebar di sejumlah daerah, ICW fokus mengawal kebijakan pemerintah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dari korupsi dan berpihak pada kepentingan publik.

Omon-Omon Demokrasi dan “Fenomena Zombie Activism”

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaksanakan diskusi publik bertajuk “Omon-Omon Demokrasi dan Fenomena Zombie Activism” di Resonansi Hub dan disiarkan secara langsung di Youtube Sahabat ICW pada hari Sabtu 09 Maret 2024.

KPU Enggan Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye, Berpotensi Lindungi Cukong Politik

Pada tanggal 13 Maret 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menghadiri sidang sengketa informasi melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menolak membuka sebagian besar permintaan informasi yang dimintakan oleh ICW.

KPU Tertutup, Tak Serius Selenggarakan Pemilu

KPU menghilangkan grafik data perolehan suara dalam Sirekap. Pada waktu berdekatan, KPU menjawab permintaan informasi yang dilayangkan oleh ICW pada tanggal 22 Februari 2024. Kedua respon KPU tersebut mengecewakan.

100 Hari Pasca Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka: Proses Hukum Lambat, Kapolri Harus Turun Tangan Mengevaluasi Kerja Polda Metro Jaya!

Pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi markas besar kepolisian republik Indonesia. Adapun kehadiran Koalisi guna mengantarkan surat pemberitahuan terkait lambatnya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

100 Hari Pasca Firli Bahuri Ditetapkan sebagai Tersangka: Proses Hukum Lambat, Kapolri Harus Turun Tangan Mengevaluasi Kerja Polda Metro Jaya!

Pada hari ini, Jumat, 1 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi markas besar kepolisian republik Indonesia. Adapun kehadiran Koalisi guna mengantarkan surat pemberitahuan terkait lambatnya proses hukum dugaan tindak pidana korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Temuan Awal ICW dan KontraS terkait Pemilu 2024: Penuh Kekacauan, Gelaran Pemilu Terburuk Sejak Era Reformasi

23 Februari 2024 - Sulit dipungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 diwarnai ragam kekacauan. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pengumpulan data serta analisis atas berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan permasalahan dalam penyelenggaraan sistem Pemilihan Umum (Pemilu), kekerasan hingga kecurangan. Dokumen siaran pers dapat diakses melalui lampiran.

 

ICW dan KontraS Kirim Surat KIP ke KPU, Tagih Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

22 Februari 2024 – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berkaitan dengan permasalahan yang muncul pra, saat dan pasca dilangsungkannya Pemilihan Umum (Pemilu). 

Subscribe to Subscribe to