POKOK BERITA:
“Penggantian Ketua DPR Diproses”
Kompas, Kamis, 24 November 2016
Keinginan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengembalikan Setya Novanto ke posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terus berlanjut. DPP mengumpulkan dan menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR agar memperjuangkan dan mengamankan keputusan DPP.
POKOK BERITA:
“Perhatikan Opini Publik”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 23 November 2016
Permasalahan kehadiran (presensi) anggota DPR selalu mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Data yang dihimpun WikiDPR menunjukkan bahwa anggota DPR sering abai terhadap kehadiran di rapat-rapat kerja. Selama masa sidang kesatu saja (2016–2017), tepatnya 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 41,79 persen. Itu berarti hanya 234 di antara total 560 anggota DPR yang hadir dalam setiap rapat.
Antikorupsi.org, Jakarta, 23 November 2016 – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz meminta Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk melanjutkan proses hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Partai Golkar mewacanakan kembali menjadikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.
“Proses penyelidikan dan penyidikan dugaan permintaan saham oleh Setya Novanto harus terus diteruskan,” ujar Donal dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 23 November 2016 – Rencana penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI menuai penolakan. Sejumlah individu dari berbagai lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI merupakan langkah yang tidak tepat.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam kajian ketatanegaraan dan politik, pejabat negara yang telah mengundurkan diri lalu kembali ke posisi yang ditinggalkan merupakan hal tidak lazim.
Antikorupsi.org, Jakarta, 22 November 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menjalani persidangan sengketa informasi melawan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Dalam sidang ajudikasi di Kantor Komisi Informasi Pusat, Senin, 21 November 2016, ICW meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat untuk membuka informasi yang menjadi perkara sengketa.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 November 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penilaian terhadap kinerja Kejaksaan di era Kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo. Selama dua tahun kepemimpinan HM Prasetyo, tuntutan Jaksa untuk koruptor masih ringan.
Peneliti Hukum ICW, Aradila Caesar menilai, kinerja penuntutan sejauh ini tidak memuaskan. “Rata-rata tuntutan kepada terdakwa kasus korupsi hanya 3 tahun 4 bulan. Ini kan masuk kategori tuntutan sangat ringan,” cetusnya di Kalibata, Jakarta, Kamis, 17 November 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 November 2016 – Kepemimpinan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung memasuki masa dua tahun pada 20 November 2016. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dua tahun kinerja Kejaksaan dibawah kepemimpinannya tidak memuaskan. Presiden RI Joko Widodo diminta melakukan evaluasi terhadap posisi HM Prasetyo.
Beberapa catatan negatif terhadap kinerja Kejaksaan Agung diberikan oleh ICW. Peneliti ICW, Wana Alamsyah menerangkan, salah satu hal yang mesti disoroti ialah penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 November 2016 – Sidang sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) belum mendapat titik temu. Dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat, Selasa, 16 November 2016, kedua belah pihak masih bersikukuh dengan alasannya masing-masing.
BPK RI yang dalam persidangan diwakili oleh bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beralasan bahwa informasi yang diminta oleh ICW masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
Pihak pemerintah mulai membangun komunikasi dengan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) terkait dengan 34 proyek PT.
