Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melaporkan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek pengadaan bus transjakarta koridor 4,5,6, dan 7 tahun 2006.

"Kami menduga ada penunjukan langsung dalam konsorsium pengadaan," kata peneliti hukum ICW, Febridiansyah, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

Kritik dari LSM dan DPD terhadap seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan Komisi XI DPR ternyata tidak dihiraukan sama sekali. Komisi XI tetap melaju dengan segala ketertutupannya. Ini sekaligus menegaskan adanya agenda tersembunyi dibalik seleksi tersebut. Untuk itu ICW bersama IBC, PSHK dan TII memberikan pernyataan sikap.

Kasus dugaan penyelewengan dana APBD Natuna 2004 sebesar Rp 72 miliar memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Bupati Natuna Hamid Rizal sebagai tersangka pertama.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menguatkan vonis tujuh tahun penjara terhadap rekanan Dinas Kelautan dan Perikanan, David Kurniawan Wiranata. "David memang terbukti melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan putusan pengadilan tingkat pertama," kata juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Madya Suhardja, kemarin.

Kerugian negara ditagih ke keluarganya.

Terdakwa kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran sekaligus rekanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yusuf Setiawan, meninggal sebelum pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan perkara itu. Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta majelis hakim pengadilan korupsi menggugurkan tuntutan pidana.

Ahmad Alamsyah Saragih, salah satu anggota Komisi Informasi, berharap ketetapan presiden mengenai komisi informasi bisa segera turun sebelum presiden baru terpilih. Menurut dia, jika menunggu presiden baru yang akan dilantik pada Oktober, persiapan Komisi untuk bekerja terlalu mepet.

Tim kampanye Jusuf Kalla-Wiranto meminta agar pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia ditunda supaya tidak dipakai sebagai alat kampanye politik.

Tak cukup dipagari dengan instruksi presiden.

PDI Perjuangan setuju ada aturan tegas mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya, terutama yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Pejabat berbisnis boleh, tapi harus fair," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin.

BPKP dan Sekretariat Negara pernah mengingatkan adanya potensi korupsi.

NASIB Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo akan ditentukan oleh fakta-fakta yang terbuka di persidangan. Dalam kasus dugaan korupsi pungutan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ini, dua terdakwa sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yakni, sidang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Prof Romli Atmasasmita dan Dirjen AHU nonaktif, Syamsuddin Manan Sinaga.

JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendy mengatakan, Fadel Muhammad terpaksa menandatangani surat keputusan bersama antara dirinya sebagai Gubernur Gorontalo dengan Ketua DPRD Gorontalo Amir Piola Isa soal pembagian dana mobilisasi sebesar Rp5,4 miliar.