DPR dinilai tidak mampu mengontrol alokasi anggaran.

SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN 2010 menilai DPR periode 2004-2009 masih lemah dalam menjalankan fungsi penganggaran (hak budget). Dalam lima tahun terakhir DPR dinilai tidak mampu mengontrol alokasi anggaran yang diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat luas atas RAPBN yang lazim diajukan pemerintah setiap tahunnya. Koalisi LSM ini pun memberikan rapor merah kepada DPR karena dinilai gagal dalam menjalankan fungsi penganggarannya tersebut.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang menyebutkan bahwa dua pimpinan KPK non-aktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah menerima suap. 

"Ada pengambilan dana oleh pemegang saham, padahal sudah disebut jangan diambil."

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelamatan yang dilakukan pemerintah terhadap PT Bank Century Tbk pada November lalu. Temuan ini tertuang dalam laporan sementara audit investigasi Bank Century yang diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin akhirnya memutuskan Tengku Muhammad Nurlif dan Ali Masykur Musa sebagai dua anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka akan melengkapi lima calon terpilih lainnya hasil persetujuan rapat paripurna DPR tanggal 14 September 2009.

Terhadap Perpu Pelaksana Tugas KPK bisa diajukan uji materi.

Tim Khusus Penjaringan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan tugasnya semalam. Menurut Adnan Buyung Nasution, tim beranggotakan lima orang itu secara aklamasi telah memilih tiga nama sebagai pelaksana tugas pimpinan komisi antikorupsi. Komposisinya, satu nama berasal dari lingkup internal KPK, sedangkan dua lainnya dari luar. Namun, ia enggan menyebutkan ketiga nama tersebut.

Bantah Kapolri, Saksi Sebut Nama Kurir Baru

Mabes Polri tidak ingin citranya terus dipojokkan ga­ra-gara perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komjen Susno Duadji. Begi­tu menerima laporan resmi dari tim pengacara KPK, Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Pro­fesi dan Pengamanan (Propam) lang­sung bergerak cepat.

Dukungan anggaran bagi anggota DPR 2004-2009 terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, hasil kerja DPR, baik dalam fungsi anggaran maupun legislasi, justru tetap rendah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Antasari Azhar menjadi tersangka lagi. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan tersangka Antasari. Surat disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy.

Sejumlah celah masih ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (29/9) di Jakarta. Jadi, sejumlah penggiat gerakan antikorupsi berencana melakukan uji materi terhadap peraturan itu segera setelah resmi diundangkan.

"Apa yang dialami KPK potensial terjadi juga pada lembaga lainnya."

Enam pimpinan komisi dan lembaga negara berpendapat, kriminalisasi yang dipaksakan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah--keduanya Wakil Ketua (nonaktif) KPK--menunjukkan adanya ketidakpastian hukum di negeri ini. "Kami menuntut polisi mempercepat proses hukum demi kepastian hukum dan status dua pimpinan KPK tersebut," kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim di Jakarta kemarin.