Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum empat tahun penjara terhadap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Jawa Barat. Keduanya terbukti menerima suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi, Jabar.
Pejabat itu adalah Kepala Sub- Auditorat BPK Jabar III Suharto dan Kepala Seksi BPK Wilayah Jabar III B Enang Hermawan. Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Mantan Kepala Divisi Akuntansi Bank Jawa Barat Hery Ahmad Buchori dituntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Hery dinilai turut serta menyuap petugas pajak dari Kantor Pemeriksa Pajak Bandung I guna memanipulasi pajak terutang Bank Jawa Barat hingga lebih dari Rp 100 miliar.
DPR diminta mempercepat uji kelayakan calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR juga diminta menetapkan masa jabatan calon pengganti pimpinan KPK itu selama empat tahun.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan meneliti informasi tentang seseorang yang mirip tersangka kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan di Bali. Seseorang mirip Gayus itu muncul di arena pertandingan tenis.
”Kalau foto itu benar, Satgas akan mengambil langkah untuk segera diambil tindakan,” tandas Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/11).
Sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat telah melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, empat dari sembilan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR tetap berencana ke Belanda pada 15-19 November mendatang.
Empat anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang akan ke Belanda adalah Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI-P yang juga bertindak sebagai ketua rombongan, Muhammad Syaiful Imam (Fraksi PKS), Nur Yasin (Fraksi PKB), dan Mustofa Assegaf (Fraksi PPP).
Pelaksana tugas Jaksa Agung, Darmono, mengatakan tetap akan mengesampingkan perkara atau mendeponir kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. “Kami tetap berkomitmen ambil langkah deponering. Kalau berubah, nanti dibilang pagi kedelai sore tempe,” kata Darmono, akhir pekan lalu.
Pemerintah daerah dianggap kurang responsif.
Setelah kepergiannya ke Jerman menuai kecaman dan ancaman sanksi dari pemerintah pusat, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berencana mengunjungi lokasi bencana gempa dan tsunami di Mentawai. Dalam kunjungan kali ini, Irwan akan ditemani Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, rekannya satu partai di Partai Keadilan Sejahtera.
Dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diadukan ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dugaan korupsi itu berupa penggelembungan dana dalam proyek pengadaan sembilan alat Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan (Padati) berbasis web senilai Rp 720 Juta.
Lembaga Independen Pemantau Korupsi (Lippkor) mengadukan kasus ini pada Jumat pekan lalu. "Indikasi penyimpangan dan penggelembungannya sudah sangat terlihat jelas," kata koordinator Lippkor, Heriyanto, kemarin. Pejabat, panitia lelang, hingga kontraktor harus bertanggung jawab.
Masyarakat menilai, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi kian buruk. Masyarakat juga menilai, integritas lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun pengadilan, masih buruk atau negatif. Namun, masyarakat menilai, integritas Komisi Pemberantasan Korupsi baik atau positif.
Meskipun berkas penyidikan kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra sudah dinyatakan lengkap, Kejaksaan Agung belum menahan Yusril. Pasalnya, alasan dan syarat penahanan Yusril dinilai belum terpenuhi.
”Sepanjang syarat-syarat terpenuhi, penahanan akan kami lakukan. Sebaliknya, sepanjang syarat-syarat tidak terpenuhi, penahanan tidak akan kami lakukan,” kata Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono saat sarasehan dengan wartawan di Bandung, akhir pekan lalu.
