Bekas Bupati Sidoarjo Win Hendrarso diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi kas daerah Sidoarjo di Kejaksaan Negeri Sidoarjo kemarin. "Win diperiksa karena sebagai bupati yang memiliki otorita dan bertanggung jawab mengelola keuangan daerah," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Sidoarjo Sugeng Riyanta kemarin.

Pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam, dimulai pada pukul 10 pagi itu, Win disodorkan 30 pertanyaan oleh penyidik mengenai penyelewengan dana kas daerah. Selama diperiksa, istri dan anaknya mendampingi Win. Begitu juga empat pengacaranya.

Jaksa Agung Basrief Arief memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan memeriksa jaksa penuntut umum yang menangani Bahasjim Assifie, terdakwa kasus pencucian uang senilai Rp 64 miliar dan pemerasan Rp 1 miliar terhadap salah seorang wajib pajak. Perintah itu muncul setelah jaksa Fahrizal tiga kali menunda pembacaan tuntutan terhadap Bahasjim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menteri Keuangan siap menyerahkan data wajib pajak perusahaan Grup Bakrie.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan kasus Gayus Tambunan sudah dalam proses penyelidikan di lembaganya. Untuk itu, komisi antikorupsi pasti akan memanggil Gayus. Namun, ihwal waktunya, Busyro belum bisa memastikan. "Oh, jelas itu (Gayus dipanggil),” kata Busyro. “Itu sudah keputusan rapat pimpinan."

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan terbitnya paspor atas nama Sony Laksono, yang dipakai Gayus H. Tambunan untuk pelesir, adalah akibat kelalaian anak buahnya di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. "Kelalaian itu persoalan administratif," kata Patrialis soal sanksi yang bakal dikenakan terhadap bawahannya di kantornya kemarin.

Kasus perambahan hutan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, terus bergulir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan memvonis warga negara Jerman, Frank Michael Schneider, dengan hukuman penjara 16 bulan dan denda Rp 150 juta.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengungkapkan ini di Jakarta, Kamis (13/1). Schneider adalah Presiden Direktur PT Sibuah Raya, perkebunan kelapa sawit, yang didakwa merambah hutan Register 40 seluas 262 hektar.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi. Keduanya menjadi saksi perkara dugaan penyuapan terhadap sejumlah mantan anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004.

Kedua pejabat Bank Indonesia (BI) ini datang ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/1), sekitar pukul 10.00. Sesuai jadwal, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara cek perjalanan. Namun, ketika dikonfirmasi, Budi menolak menjelaskan. ”Ini main-main saja (ke KPK),” kata Budi.

Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang membatalkan mutasi pejabat Pemerintah Kota Tomohon yang berdasarkan nota dinas Wali Kota Tomohon (nonaktif) Jefferson SM Rumajar. Nota dinas itu dikirimkan Jefferson dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Ia ditahan karena didakwa mengorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tomohon 2006-2008 senilai Rp 33,4 miliar.

Siapa duga maket plastik atap kubah hijau nan unik Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, diuji di kuali kue serabi yang diisi air panas. Setiap kali dicoba, selalu timbul keriput-keriput di bagian puncaknya. Merasa putus asa, Nurpontjo, arsitek pembuat maket itu, membelahnya dengan gergaji. Setelah dibelah dua, ia berharap keriput-keriput itu tak kelihatan sebelum dijadikan satu lagi.

Rabu (12/1) sekitar pukul 22.30, Hotma Sitompul, kuasa hukum mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan dalam dugaan kasus pemalsuan identitas paspor, keluar dari Gedung Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan dugaan kasus pemalsuan identitas paspor itu memang dilakukan penyidik siang dan malam. Penyidik terus bekerja meminta keterangan dan menyelesaikan berkas pemeriksaan Gayus, termasuk mengejar tersangka baru. ”Lihat saja, sudah jam berapa ini. Ini pun belum selesai,” kata Hotma.

Mujur betul nasib Artalyta Suryani. Ia tidak hanya mendapat hadiah berupa pengurangan vonis dari Mahkamah Agung, tetapi juga fasilitas istimewa di dalam penjara, seperti berada di istana. Tidak lama lagi penyuap jaksa Urip Tri Gunawan ini juga akan memperoleh kado dari negara berupa pembebasan bersyarat. Sempurna!