Mahkamah Agung memastikan dua hakim tinggi yang diusulkan sebagai calon pengganti Arsyad Sanusi memiliki rekam jejak atau track record yang bagus. Meskipun demikian, MA membuka peluang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dua calon tersebut hingga 20 Maret mendatang.

Dua nama yang dimaksud adalah Anwar Usman, Kepala Badan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan MA, dan Irfan Fachrudin, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara.

Sejumlah anggota Panitia Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemberantasan Mafia Hukum dan Mafia Pajak ragu dapat mengungkap kasus mafia pajak—khususnya yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan. Pesimisme itu karena penjelasan sejumlah pihak yang selama ini dipanggil terkesan normatif.

Kamis (10/3/2011), Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja KPK selama kurun waktu 2010. Kepada pimpinan KPK Busyro Muqoddas, ICW menyampaikan dua poin penting yakni evaluasi kerja penyidik dan desakan penyelesaian sejumlah kasus yang macet di KPK.

Selama dua hari berturut-turut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jacob Purwono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jacob adalah tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya.

Jacob diperiksa sekitar enam jam, Rabu (9/3). Sehari sebelumnya, ia juga menjalani pemeriksaan. ”Diperiksa sebagai tersangka dalam pengadaan dan pemasangan solar home system,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dimintai konfirmasi.

Jumlah pegawai kejaksaan yang dijatuhi sanksi sepanjang 2010 mencapai 288 orang, meningkat 60 persen dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebanyak 181 orang. Peningkatan jumlah jaksa nakal itu, antara lain, dipicu belum adanya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan selama ini.

Tersangka kasus suap cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Agus Condro, merasa sebagai whistle blower atau orang pertama yang mengungkap kasus tersebut. Untuk itulah ia berharap mendapat perlindungan hukum atau perbedaan dalam dalam tuntutan.

Perubahan iklim tanpa bisa dielakkan telah hadir dan mengancam siapa saja di muka bumi. Namun, yang paling miskinlah yang paling rentan terdampak. Di Indonesia, dampak perubahan iklim ini diperparah oleh korupsi yang bisa membajak daya adaptasi masyarakat.

Tema besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberantas korupsi dan kemiskinan itu terasa nyata di Indonesia. Begitu banyak anggaran dikucurkan, begitu beragam program pengentasan orang miskin diluncurkan. Akan tetapi, jumlah orang miskin tidak berkurang signifikan.

Banyak pertanyaan yang muncul ketika berbicara tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan korupsi. Jika otonomi daerah dihentikan saat ini, apakah korupsi akan terjadi atau tidak? Kemiskinan akan tetap ada atau tidak? Atau, kemiskinan semakin meningkat atau tidak? Apakah benar masyarakat sipil semakin berdaya?

Undang-Undang Dasar 1945, setelah perubahan keempat tahun 2001, menyatakan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum. Tak ada penjelasan yang dimaksudkan dengan negara hukum itu.

Namun, AM Fatwa dalam bukunya, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, menjelaskan, penegasan sebagai negara hukum itu berasal dari penjelasan UUD 1945, yang ”diangkat” ke dalam konstitusi. Rumusan ini bagian dari kesepakatan dalam mengamandemen UUD 1945, yaitu meniadakan penjelasan dan memasukkannya ke dalam konstitusi.