22
Jul
Hal yang paling dikhawatirkan publik terkait perlindungan sosial terjadi.
22
Jul
Dalam kerja-kerja aktivisme dan advokasi kita, internet telah membuka begitu banyak peluang baru. Akses terhadap informasi atau kelompok yang dulu hanya dapat kita khayalkan, atau membutuhkan ongkos dan tenaga yang sangat besar, kini dapat diperoleh melalui ujung jempol di telepon pintar kita.
Namun bersama peluang baru, hadir pula ancaman baru. Dari sifat pekerjaannya, pembela HAM seringkali sudah rentan terhadap serangan. Ketika aktivitas pembela HAM semakin berpindah ke dunia digital, ancaman yang kita hadapi ikut bermigrasi ke dunia digital.
22
Jul
Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.
14
Jul
Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021 akan menyelenggarakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) untuk daerah Pontianak dan sekitarnya. Penyelengaraan SAKTI Pontianak akan dilakukan secara daring selama kurang lebih 10 pertemuan dengan 20 peserta terpilih yang telah melewati tiga tahap seleksi.
13
Jul
Pada 5 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan program vaksinasi berbayar bagi individu/perorangan. Meskipun kebijakan ini akhirnya ditunda, kebijakan itu menegaskan ambiguitas sikap pemerintah dalam penanganan pandemi karena ada tarik menarik kepentingan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan kewajiban untuk menyelamatkan kesehatan warga negara.
10
Jul
Upaya Pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 hingga saat ini belum maksimal. Strategi utama dalam melakukan pengendalian Covid-19 berupa surveilans yakni 3T (testing, tracing, treatment)
06
Jul
Menyusul melonjaknya angka penyebaran Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Kebijakan ini tentu berimbas besar pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu disertai dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih mendukung. Masalahnya, terdapat keterbatasan negara dalam memenuhi perlindungan sosial tersebut. Anggaran bansos yang terbatas juga rentan dikorupsi.
02
Jul
Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Hingga 26 Juni 2021, 2.093.962 orang terdeteksi tertular Covid-19 dengan kasus aktif 194.776. Angka tersebut diyakini jauh lebih tinggi dari yang tercatat oleh pemerintah melalui www.covid19.go.id, mengingat tracing masih minim dilakukan. Hal tersebut berdampak panjang pada terganggunya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
01
Jul
Salah satu faktor penyebab dari buruknya kualitas sekolah adalah proses penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang buruk, tidak transparan dan partisipatif. Pada umumnya, APBS disusun oleh kepala sekolah tanpa melibatkan guru, orang tua, maupun masyarakat. Bahkan, ada yang dibuatkan oleh dinas pendidikan.