Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya mengesahkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Dalam pasal 15 ayat 9 peraturan ini, diatur lebih jelas mengenai informasi apa saja yang harus dibuka oleh Badan Publik terkait pengadaan barang dan jasa.

Peraturan ini diharapkan akan memperjelas kewajiban badan publik untuk membuka informasi pengadaan, khususnya dokumen kontrak. Sebelumnya, banyak Badan Publik yang menafsirkan informasi pengadaan sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses publik.

Padahal jika dicermati, dalam Undang - Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, pasal 11 ayat 5, telah disebutkan bahwa informasi mengenai perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga merupakan informasi publik. Hal ini juga terlihat dari Putusan Komisi Informasi Pusat mengenai sengketa dokumen kontrak pengadaan yang keputusannya selalu menyebutkan bahwa dokumen kontrak merupakan informasi publik.

Selain itu, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah juga rawan korupsi. Berdasarkan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, pada 2016 sampai 2020, rata - rata 40% kasus korupsi yang terjadi tiap tahunnya terkait pengadaan. Hal serupa juga terlihat dari data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan sektor pengadaan di peringkat ke satu atau kedua setiap tahunnya sebagai kasus korupsi paling banyak sejak 2004 sampai 2020.

Sejak 2018, Indonesia Corruption Watch terus mendorong lahirnya peraturan yang lebih rinci mengenai keterbukaan informasi di pengadaan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengkaji putusan Komisi Informasi Pusat terkait dokumen kontrak, mendorong masuknya isu keterbukaan kontrak dalam rencana aksi Open Government Partnership (OGP), memberikan masukkan dalam draft Perki SLIP, dan secara terus menerus mendorong KIP untuk segera mengesahkan aturannya.

Dengan hadirnya Perki 1/2021 tentang SLIP, diharapkan badan publik akan lebih terbuka terkait informasi kontrak pengadaan barang dan jasa, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, 9 Agustus 2021

Narahubung:
Kes Tuturoong 
Siti Juliantari R 

Kronologi Advokasi Mendorong Perki SLIP - pasal 15 ayat 9