Setelah Muhammad Nazaruddin tertangkap, tidak berarti tugas polisi memburu tersangka yang kabur ke luar negeri selesai. Masih ada beberapa buronan penting, salah satunya adalah Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Meski lebih dulu menjadi buron, nasib Nunun memang “lebih nyaman” dibanding Nazaruddin. Perburuan terhadap istri mantan Wakil Kepala Polri Jenderal (Purn) Adang Daradjatun itu tidak segencar terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut.

Empat orang saksi dari Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) dengan terdakwa Bupati Tegal Agus Riyanto, Rabu (10/8) mengaku tertekan dalam penandatanganan berita acara pembebasan lahan proyek tersebut.

Mereka adalah Ketua Tim P2T Sriyanto, Agus Sunarto (anggota), AK Halim (anggota), dan Yudi Kadarwati (sekretaris).

Staf Ahli Gubernur Jateng, Jarot Nugroho, yang dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya. Persoalan SPK fiktif ini ditelusuri akibat adanya kredit bermasalah di Bank Jateng Syariah. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng Suko Mardiono membenarkan adanya penonaktifan staf ahli Gubernur tersebut. Persoalan ini merupakan bagian dari penegakan disiplin PNS setelah adanya pemeriksaan Inspektorat Wilayah (Itwil) Provinsi Jateng. ìSepertinya memang begitu.

Sekretaris Fraksi Gerindra Dituntut Minta Maaf

Kepala Bank Jateng Cabang Jakarta, Tri Wisnu Baroto membantah pernyataan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jateng Dwi Yasmanto yang menyatakan di Bank Jateng Cabang Jakarta terjadi kredit fiktif dengan kerugian Rp 10 miliar.

Aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games makin terang. Permai Group, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin yang menjadi “pengatur suap”, telah menggelontorkan uang ke banyak kalangan, di antaranya untuk DPR RI sebesar Rp 16 miliar.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dibubarkan. Itulah salah satu rekomendasi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (SM, 08/08/11). Menurut LSI, karena berposisi sebagai lembaga ad hoc, dan ada indikator yang kuat maka bisa saja sewaktu-waktu lembaga tersebut dibubarkan. Bentuk indikator itu misalnya, indeks persepsi korupsi (IPK), dan Indonesia saat ini masih 2,8. Apabila nanti IPK Indonesia ditingkatkan hingga mencapai 9,3 seperti Singapura maka KPK dapat dibubarkan.

PADA era otonomi daerah (otda) tiap pemda (provinsi/ kota/ kabupaten) wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh aktivitasnya. Laporan keuangan yang juga merupakan hasil akhir dari proses  akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

Untuk meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan pemerintah serta untuk mewujudkan dan mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)  diaudit oleh auditor  eksternal independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelarian mantan bendahara umum Partai Demokrat–– partai penguasa–– berakhir sudah. Minggu dini hari 7 Agustus 2011,Nazaruddin ditangkap oleh Polisi Kolombia di Cartagena.

Pemulangan Nazaruddin ke Tanah Air bukalah suatu hal yang sulit kendatipun kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kolombia. Hal ini mengingat penyerahan pelaku kejahatan tidak hanya berdasarkan perjanjian ekstradisi antara kedua negara, namun penyerahan pelaku kejahatan dapat juga terjadi atas dasar hubungan baik kedua negara.

M Nazaruddin bisa segera dipulangkan ke Tanah Air. Kepastian ini diperoleh setelah Pemerintah Kolombia memahami pertimbangan hukum yang disampaikan Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat tersebut langsung diserahkan kepada Imigrasi setempat untuk proses ekstradisi. Informasi sikap Kolombia disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) belum berhasil mendapatkan informasi publik berupa Surat Pertangungjawaban dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) dari Dinas Pendidikan dan lima SMP di Jakarta. Rencana penyerahan dokumen oleh pihak Dinas Pendidikan dan kepala sekolah gagal karena ICW menilai data yang diberikan tidak  sesuai.