Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Faisal Djamal mengatakan hanya melaporkan kepada pemimpin Dewan tentang penggunaan dana dalam proses legislasi antara 1999 dan 2004. Pemimpin DPR akan menggunakan laporan ini sebagai bukti yang diserahkan kepada Badan Kehormatan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono dan Badan Kehormatan DPR harus segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi guna menelusuri aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Kelautan.
Tim penyidik dugaan praktik korupsi di Bulog harus bekerja makin keras. Hingga pekan ketiga penyidikan, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih kekurangan alat bukti untuk menjerat mantan Dirut Bulog Widjanarko Puspoyo (Widjan) terkait kasus gratifikasi (penerimaan hadiah) dalam impor 500 ribu ton beras dari Vietnam pada 2002-2005.
Ketika kali pertama mulai bekerja sebagai direktur utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) pada 22 Maret 2007, Mustafa Abu Bakar berjanji akan menjadikan Bulog sebagai perusahaan yang sehat. Bulog bukan sapi perahan!tegasnya di hadapan karyawan Bulog.
Freddy mengakui dana nonbujeter yang sudah telanjur terkumpul tetap digunakan.
Kejaksaan Agung menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap kasus korupsi PT Bank Mandiri Tbk. dengan terdakwa mantan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe. Sikap itu terkait dengan upaya menentukan nasib kasus PT Lativi Media Karya milik mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Minggu (8/4), menegaskan, partainya tak menghalangi anggotanya diperiksa Badan Kehormatan DPR berkaitan dengan dugaan aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah anggota DPR periode 1999-2004, terutama yang kini masih menjabat. Meski demikian, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi dalam kasus ini.
Pengamat politik dari The Indonesia Institute, Anies Baswedan, mengatakan kasus dana nonbujeter yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri bisa menjadi pintu pembuka bagi upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas. Kasus ini berimplikasi politis karena jejaringnya yang luas, katanya dalam sebuah diskusi yang digelar Sabtu lalu.
